JAKARTA | Harian Merdeka
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka secara resmi menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Hal ini sebenarnya telah dibaca oleh PDIP sejak awal. Bahkan Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sikap politiknya apakah akan mendukung Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Hal ini dikatakan Puan saat ditanya apakah Presiden Jokowi masih tetap mendukung Ganjar Pranowo atau tidak. Mengingat, belakangan berkembang jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut-sebut mendukung Capres lain.
“Pertanyaannya harus ke pak Jokowi, bukan ke saya,” kata Puan di kantor DPP PDI-Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (18/10/2023) lalu.
Oleh karenanya, Ketua DPR itu meminta agar menanyakan kepada Presiden setibanya di Indonesia usai menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri.
“Nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang, pendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain. Tolong ditanyakan, saya juga mau tau jawabannya,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Pengamat politik dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri), Suwardi selama ini, PDIP juga telah memosisikan diri sebagai pengkritik Jokowi, tetapi masih dalam batas wajar.
“Kritik PDIP kepada Presiden Jokowi melalui fungsionaris parpol maupun parlemen sudah terjadi sejak lama,” tutur Suwardi.
“Namun kritik tersebut masih dalam batas wajar. Apalagi kritik-kritik terkait dengan adanya kurang maksimal kinerja pemerintahan. Ke depan masih akan sama,” katanya.
Menurutnya, PDIP menyampaikan kritiknya terhadap Jokowi secara personal. “PDIP saya kira tetap berhati-hati dalam menyampaikan kritik walaupun mungkin akan lebih banyak koreksi-koreksi kebijakan.
“Sikap hati-hati PDIP lebih disebabkan karena tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dalam kategori baik bahkan sangat baik. Oleh sebab itu, serangan-serangan yang dilancarkan oleh partai berlambang banteng itu lebih banyak mengarah ke personal Jokowi,” kata Suwardi.
Di sisi lain, lanjut Suwardi, Jokowi merupakan sosok presiden yang diusung oleh PDIP sehingga mereka juga turut bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah.
Alhasil, serangan-serangan dari PDIP lebih menyasar kepada personal keluarga Jokowi, yaitu politik dinasti.
“Hal kedua perlu dipahami bahwa PDIP sebagai partai penyokong utama pemerintahan ikut bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan pemerintahan,” terang Suwardi.
“Itulah sebabnya serangan PDIP atas Jokowi (keluarga) pada minggu-minggu terakhir lebih mengarah pada persoalan personal. Khususnya terkait dengan gaya komunikasi politiknya. Dan yang paling keras, tetapi tetap terbatas tentang isu politik dinasti,” jelasnya.
Meski begitu, ia berpendapat bahwa serangan mengenai isu dinasti politik tak akan membesar.
Sebab dinasti politik juga menjangkiti keluarga politisi lain di Indonesia, bukan hanya Jokowi dan keluarganya.
Apalagi, sebelumnya Jokowi mengaku memiliki data intelijen yang lengkap. Alhasil kartu AS berada di tangan ayah dari Gibran itu.
Suwardi juga berpendapat,dibandingkan politisi-politisi lain, Jokowi justru memiliki ‘dosa’ yang paling kecil.
Oleh sebab itu, tak ada serangan-serangan telak yang yang mengarah kepadanya, baik dari sisi kebijakan maupun perilaku korup.
“Namun serangan isu politik dinasti ini juga tidak akan membesar karena politik dinasti terjadi juga di banyak keluarga politisi di Indonesia. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi beliau memiliki data intelijen yang lengkap,” katanya.
“Semua kartu mati maupun kartu troops parpol ada di tangan presiden. Termasuk PDIP. Justru Presiden Jokowi sendiri menurut perkiraan saya yang paling sedikit ‘dosa’-nya. Sehingga sampai dengan hari ini tidak satu pun pihak yang bisa menyerang presiden secara telak dari aspek kebijakan maupun perilaku korup,” ucapnya.(hab)
