JAKARTA | Harian Merdeka
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi salah satu partai besar di luar koalisi. Sejumlah politisi dan pengamat berharap PDIP yang dikenal sebagai partainya wong cilik ini tetap berada di luar pemerintahan.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa partainya tetap melakukan kritik yang konstruktif meski nantinya berada di dalam atau di luar pemerintahan.
“Kan bagi PDI Perjuangan mau di luar, mau di dalam tetap akan melakukan kritik yang konstruktif tidak bisa ditinggalkan,” tutur Said dikutip kumparan, Senin (30/9).
Meski begitu, sampai saat ini PDIP belum menentukan sikap akan berada di dalam atau luar pemerintahan. Sementara pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, belum menemui tanda-tanda kejelasan.
Said Abdullah menambahkan, apa pun keputusan arah partai dalam pemerintahan ke depan, tidak mengubah prinsip fraksi PDIP di parlemen untuk tetap mempertahankan independensi setiap anggotanya, tidak takluk satu suara dengan pemerintah. “Independensi partai, independensi fraksi, independensi setiap anggota,” katanya.
Meski begitu Said menyadari bahwa hal ini tidak mudah. Apalagi hampir seluruh fraksi selain PDIP merupakan fraksi pemerintah.
“Kan tidak mungkin karena berkumpul, semuanya nyatu dengan kekuasaan tiba-tiba tidak ada pengawasan, tidak ada kritik yang konstruktif, kan tidak mungkin. Kritik akan selalu lahir,” ujar Ketua Badan Anggaran.
Hal serupa diungkapkan pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, Ia menyarankan agar PDIP berada di luar pemerintahan dengan menjadi oposisi loyal dalam artinya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto tanpa harus menjadi bagian di lembaga eksekutif.
Menurutnya, langkah itu nantinya akan berdampak pada posisi PDIP pada lima tahun mendatang, Pemilu 2029. Akan lebih strategis bila PDIP tetap berada di luar pemerintahan, namun tetap mendukung dengan kritik yang masuk akal. “Ya, lebih strategis dan tidak mendapat kecaman publik,” ujar Romli dikutip Akurat.co.
Lebih lanjut, Lili menjelaskan mendukung pemerintahan bukan berarti harus berada di dalam alias menjabat sebagai menteri atau lembaga lainnya. “Saya kira mendukung pemerintah memang tidak harus berada di dalam dan menduduki jabatan dalam eksekutif atau kabinet. Sehingga tidak terikat oleh kewajiban sebagai bagian dari koalisi pemerintahan dan fatsun politik ketika bersikap kritis,” jelasnya.
Menurutnya, PDIP sebaiknya menjadi oposisi loyal. Di mana jika ada kebijakan yang menguntungkan publik maka harus didukung sepenuhnya. “Tapi jika itu tidak baik bagi publik, harus mengkritisinya termasuk juga terkait dengan perlu kuatnya demokrasi,” tegasnya.
“Sikap seperti itu yang saya namakan oposisi loyal. Oposisi objektif bukan subyektif dalam bersikap dan berpendapat, bukan mencari-cari kesalahan pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberi sinyal bahwa partainya akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan, hal itu bukanlah tidak mungkin. Karena PDIP sendiri tidak ada rekam jejak bermusuhan dengan Prabowo Subianto.
“Insya Allah, tidak ada yang tidak mungkin,” kata Puan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). Dia juga memastikan, komunikasi dengan Prabowo selalu terjalin, bahkan sejak Pemilu dan Pilpres 2024 lalu. (jr)
