JAKARTA | Harian Merdeka
Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) beras kepada 16 juta penerima manfaat di awal 2025. Bantuan ini akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bertujuan menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, saat ini tercatat ada 160 ribu ton beras untuk bantuan pangan. Jumlah cukup untuk kebutuhan 40 hari, sehingga sebanyak 160 ribu ton untuk bantuan pangan untuk 16 juta orang. “Dan 150 ribu ton SPHP Beras, Januari dan Februari 150 ribu untuk SPHP,” ujar Zulhas, Selasa (3/12).
Langkah ini, lanjut Zulhas, diambil untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan beras pada Januari, saat produksi diperkirakan berada di bawah 1,5 juta ton.
Pemerintah akan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga panen raya pada bulan Maret dan April. “Karena nanti Maret panen raya, April panen raya, Bulog akan membeli. Jadi Bulog akan keluar beras nanti Januari dan Februari kira-kira 620 ribu ton, dan dia harus menyerap nanti pada bulan Maret-April itu sekira segitu juga jumlahnya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Zulhas juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor beras.
“Jadi kabar gembiranya mudah-mudahan, tahun depan tadi bapak Presiden menyampaikan kita kalau tidak akan ada keputusan baru mudah-mudahan jalan baik. Kalau ada punya meneruskan impor yang belum selesai tahun ini,” pungkasnya. (jr)
