JAKARTA | Harian Merdeka
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyiapkan pendampingan petugas Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) melalui rapat koordinasi bersama tim survei penanggung jawab teknis, enumerator, dan updater program.
“Survei Status Gizi Indonesia merupakan program nasional yang bertujuan untuk memantau serta menganalisis kondisi gizi masyarakat Indonesia,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam setelah memimpin rapat di Cikarang, dikutip antaranews com, Kamis.
Lebih lanjut, Jaoharul menjelaskan, data yang dihasilkan dari survei akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengatasi masalah gizi buruk, kekurangan gizi, atau stunting.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi sejak jauh hari telah menerima informasi tersebut, sehingga pihaknya tinggal meneruskan kepada para kepala puskesmas, camat, hingga kepala desa untuk melakukan persiapan pendampingan.
“Jadi manakala petugas survei dari Sucofindo dan tim bergerak ke lapangan bisa didampingi sesuai dengan sasaran yang diinginkan,” katanya.
Dia berharap, pendampingan survei nanti bisa sejalan dengan program-program penanganan stunting yang telah dilakukan bersama dengan unsur terkait, termasuk dunia usaha.
Jaoharul menjelaskan tujuan survei ini untuk mendapatkan gambaran terukur mengenai status gizi balita stunting sampai obesitas. Survei ini akan dilaksanakan di 21 kecamatan, 75 desa, dan 85 blok sensus se-Kabupaten Bekasi.
“Dengan SSGI kami berharap pelaku kepentingan memahami mekanisme SSGI. Karena itu kita kumpulkan hari ini. Komitmen dan dukungan stakeholder untuk dapat mengawal pelaksanaan survei ini sangat diperlukan untuk memastikan proses berjalan lancar,” ucapnya.
Dirinya juga menyatakan hasil survei ini akan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan yang akan datang dengan sasaran kegiatan memberikan kualitas kesehatan lebih baik.
“Informasi yang diperoleh dari pengolahan data bisa membantu membuat tujuan rencana jangka panjang, khususnya dalam penanganan stunting di Kabupaten Bekasi,” katanya.
Dia meminta para kepala puskesmas, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait lain bisa membantu tim survei dengan para unsur di wilayah untuk menyukseskan pelaksanaan survei selama 10 hari tersebut. (jr)
