JAKARTA | Harian Merdeka
Anggota Komisi DPRD Provinsi Jakarta Ali Lubis mengungkapkan adanya praktik pungutan liar (pungli) pada proses rekrutmen PPSU. Pungli diduga dilakukan di wilayah Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur.
Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengaku mendapatkan informasi dari warga terkait dugaan praktik pungli tersebut pada akhir pekan lalu. Warga itu melaporkan bahwa suaminya yang ikut proses seleksi PPSU diminta uang hingga jutaan rupiah.
“Setelah saya melakukan sosialisasi ada masyarakat yang menyampaikan ke saya bahwa suaminya itu ikut mendaftar PJLP, PPSU di kelurahan. Namun dia laporkan, ‘Pak, suami saya diminta uang’. ‘Berapa?’ saya bilang. Sekitar Rp 2 juta,” ujarnya di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Rabu (16/7).
Ia pun meminta warga tersebut menelusuri bukti praktik pungli yang dialami suaminya. Pasalnya, diperlukan bukti fisik untuk membuat laporan terkait praktik pungli.
Meski begitu, Ali mengecam adanya dugaan praktik pungli. Karena praktik itu perbuatan zalim, mengingat saat ini banyak orang kesulitan mencari pekerjaan.
“Pungli-pungli ini yang dilakukan oleh oknum ya. Saya garis bawahi, praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum ini, itu yang disebut dengan pemerasan orang miskin, saya bilang. Mereka belum bekerja saja sudah diperes, sudah dipungut, yang gini-ginian gitu,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini baru satu orang yang melaporkan hal itu. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan ada banyak korban dari praktek pungli tersebut. “Karena kan ini kan secara massal ya, satu provinsi Jakarta membuka proses rekrutmen itu ya,” katanya.
Menanggapi masalah tersebut, Wagub DKI Jakarta, Rano Karno tak menampik ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Praktik pungli sudah terjadi secara berulang.
“Bukan dugaan, sudah dari awal kita sudah ngomong,” ujar Rano di Balaikota Jakarta.
Meski begitu, lanjut Rano, Pemprov DKI Jakarta akan menelusuri pelaku pungli dan diberikan hukuman setimpal. Karena Praktik pungli dalam proses rekrutmen PPSU tidak boleh terjadi lagi.
“Dari awal mungkin dari kampanye kita, kita udah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta bayangin, itu kit tidak bisa terima gitu jadi langsung ditindak saja,” jelasnya. (jr)
