JAKARTA | Harian Merdeka
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memfasilitasi pemulangan 17 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Nepal pasca kerusuhan. Mereka telah tiba di Indonesia pada Sabtu kemarin.
Berdasarkan laporan dari Kemlu RI, hingga kini, sebanyak 57 dari total 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat ke Nepal telah kembalo ke Tanah Air dari Kathmandu usai Bandara Internasional Tribhuvan kembali beroperasi setelah ditutup selama dua hari sejak Rabu (10/9).
“Sejak pelonggaran pembatasan pergerakan warga, Tim perlindungan WNI Kemenlu bersama KBRI Dhaka di Nepal melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi konsentrasi WNI, antara lain di Soaltee Hotel, Tibel Hotel, kawasan Thamel, dan kawasan Boudhanath,” demikian pernyataan resmi kementerian yang disiarkan Minggu kemarin.
Meski situasi semakin stabil dengan dilantiknya Perdana Menteri Interim Sushila Karki, Kemenlu mengimbau WNI yang akan melakukan perjalanan ke Nepal untuk mempertimbangkan kembali atau bahkan menunda keberangkatan hingga situasi benar-benar pulih.
Kemenlu juga mengingatkan WNI yang akan bepergian ke luar negeri untuk selalu memperhatikan kondisi keamanan negara tujuan dan melaporkan diri melalui aplikasi Safe Travel.
Kemenlu memastikan seluruh WNI yang berada di Nepal saat krisis politik akan kembali ke tanah air dalam empat hari ke depan.
Kemenlu RI juga meminta semua WNI yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri untuk senantiasa melihat status keamanan negara tujuan dan melaporkan diri melalui aplikasi Safe Travel.
Saat ini aktivitas masyarakat di Kathmandu mulai kembali normal, seperti di pusat perbelanjaan, pertokoan, destinasi wisata, dan pusat-pusat keramaian lainnya, meskipun aparat militer dan kepolisian masih terlihat berjaga di sejumlah titik.
Sebelumnya, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan seluruh WNI yang ada di Nepal dalam kondisi aman setelah terjadinya kerusuhan di negara itu.
“Dapat kami sampaikan bahwa sejak peristiwa kerusuhan terjadi di Nepal, Kemenlu telah melakukan koordinasi secara intensif dengan KBRI Dhaka. Jadi, ketika terjadi kerusuhan, merekalah yang melakukan langkah perlindungan,” tutur Judha melalui keterangan resmi, Sabtu (13/9).
Ia menjelaskan, selama terjadi kerusuhan di Nepal, tercatat ada 134 orang WNI yang berada di negara tersebut. Mereka terdiri atas 56 WNI yang menetap di Nepal dan 78 orang WNI yang melakukan kunjungan singkat, baik untuk konferensi internasional maupun wisatawan.
Di beritakan, protes terhadap korupsi di pemerintahan serta pelarangan media sosial populer di Nepal yang merebak pada Senin (8/9) berubah kerusuhan dan penjarahan massal yang mengakibatkan 31 orang tewas dan ratusan lainnya terluka.
Buntut kerusuhan, pemerintahan Nepal ambruk usai Perdana Menteri Sharma Oli mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Ram Chandra Paudel yang langsung mempersiapkan pembentukan pemerintahan baru. (jr)
