JAKARTA | Harian Merdeka
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk meningkatkan percepatan perekaman data kependudukan secara lebih agresif. Hal ini disampaikan mengingat capaian perekaman nasional saat ini baru berada di angka 97 persen.
Seruan tersebut disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna 2025 yang berlangsung di Pullman Jakarta Central Park, Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, perwakilan Bank Dunia Jonathan Marskell, kepala dinas Dukcapil se-Jabodetabek, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
“Target idealnya adalah 100 persen penduduk Indonesia dan siapa pun yang tinggal di Indonesia terdata dalam sistem kependudukan. Itu yang ingin kita capai,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).
Ia menegaskan, upaya percepatan perlu dilakukan dengan menyasar kelompok masyarakat yang selama ini sulit terjangkau. Mulai dari masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedalaman, masyarakat prasejahtera, hingga tunawisma yang tidak memiliki domisili.
“Kelompok-kelompok ini harus kita identifikasi dan prioritaskan. Undang-Undang menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kategori prasejahtera,” jelas Tito.
Mendagri juga menyoroti tantangan yang dialami Warga Negara Indonesia di luar negeri yang sering kali harus kembali ke Tanah Air hanya untuk memperpanjang dokumen kependudukan. Ia mengapresiasi kolaborasi Dukcapil dengan perwakilan RI di berbagai negara untuk memberikan kemudahan layanan bagi diaspora.
“Kadang sangat disayangkan ketika mereka harus pulang hanya untuk mengurus KTP. Biayanya tentu tidak sedikit,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Tito turut menekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, termasuk server, storage, bandwidth, dan keamanan siber. Ia menegaskan bahwa data kependudukan merupakan aset strategis negara dan telah dimanfaatkan secara luas oleh instansi pemerintah maupun pihak swasta, termasuk sebagai dasar penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Selain perbaikan tata kelola, infrastruktur teknologi informasinya juga harus betul-betul diperkuat,” tegas Mendagri.
Di akhir arahannya, Tito meminta jajaran Dukcapil bergerak cepat memberikan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Saya instruksikan Ditjen Dukcapil segera menurunkan tim ke daerah bencana untuk memberikan pelayanan langsung,” tutup Tito. (Fj)
