BANDUNG | Harian Merdeka
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung terus memperkuat program pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong kemandirian ekonomi perempuan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Bandung, R Lidiyawati, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 932 anggota Pekka yang tergabung dalam 81 kelompok yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
“Peningkatan kualitas hidup bagi kelompok Pekka rutin kami adakan setiap tahun. Tujuannya agar perempuan yang memikul beban sebagai kepala keluarga dapat lebih mandiri secara ekonomi,” ujar Lidiyawati saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan, kelompok Pekka tidak hanya menyasar perempuan berstatus janda. Program ini juga menjangkau perempuan yang masih memiliki suami, tetapi tidak lagi memperoleh penghasilan karena kondisi tertentu, seperti sakit permanen. Berdasarkan data UPTD Pengendalian Penduduk dan PPA, jumlah janda di Kabupaten Bandung mencapai 123.063 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 56.604 orang berada pada usia produktif, sementara 66.459 lainnya merupakan lansia berusia di atas 60 tahun. Oleh karena itu, DP2KBP3A memprioritaskan pemberdayaan bagi perempuan kepala keluarga usia produktif agar mampu bertahan dan berkembang secara ekonomi.
“Fokus kami adalah mereka yang berada di usia produktif. Kami dorong mereka masuk ke dalam struktur organisasi Pekka untuk mendapatkan pelatihan, mulai dari pembuatan kue hingga keterampilan kecantikan,” jelasnya.
Selain pelatihan keterampilan, DP2KBP3A juga memfasilitasi pemasaran produk hasil kelompok Pekka melalui berbagai kegiatan pameran. Sejak 2022, kelompok Pekka telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bandung yang penggunaannya terus dipantau dan dievaluasi.
Dalam pelaksanaan program, DP2KBP3A menggandeng lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unsur pentahelix guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung.
“Karena anggaran kami terbatas untuk pengadaan alat, kami berkolaborasi dengan OPD lain. Ada yang membantu bibit ikan, tanaman, hingga perbaikan rumah. Intinya, perempuan yang kondisi ekonominya kurang baik harus punya kemauan untuk belajar dan meningkatkan taraf hidup,” tambah Lidiyawati.
Secara garis besar, DP2KBP3A menjalankan tiga program utama. Pertama, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang berfokus pada penguatan organisasi perempuan dan sosialisasi program pemerintah. Kedua, Program Perlindungan Perempuan melalui operasional UPTD PPA dan pendampingan korban kekerasan.
Ketiga, Program Peningkatan Kualitas Hidup yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi serta kemandirian penyintas kekerasan. Ke depan, DP2KBP3A berencana memperkuat pendampingan agar para perempuan kepala keluarga mampu bangkit secara mental dan ekonomi melalui kelompok binaan yang telah terbentuk. (hab)
