Menu

Mode Gelap
Helmy Halim, Balon Walikota Tangerang Asal Demokrat : Masyarakat Harus Dilibatkan Dalam Pembangunan Pengurus HNSI Sumut Dan Jajarannya Audiensi Ke Ditpolairud Poldasu Maesyal Rasyid Hadiri Pengajian Akbar dan Pengukuhan Ranting Desa Muslimat NU Kecamatan Teluknaga DPC HNSI Medan Bersama PT Musim Mas Melakukan Reboisasi Bibir Pantai Wilayah Belawan Polsek Teluknaga Amankan Penjual Obat Tramadol

Nasional · 3 Nov 2023 11:21 WIB ·

Putusan Perkara Sembilan Hakim oleh MKMK jadi Solusi Terbaik


Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie. (ant) Perbesar

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie. (ant)

JAKARTA | Harian Merdeka

Putusan perkara dugaan pelanggaran kode etik terhadap sembilan hakim konstitusi dipastikan bisa memberikan solusi terbaik terhadap demokrasi yang ada di Indonesia.

“Harapan kami melalui putusan MKMK hari Selasa (7/11), itu bisa memberi solusi terbaik, termasuk mengenai sembilan hakim ini,” kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie saat jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Dia memastikan bahwa putusan dalam perkara yang melibatkan sembilan hakim adalah langkah terbaik untuk menemukan solusi yang adil dan berkeadilan apalagi saat ini Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024.

Menurut dia, pesta demokrasi tersebut akan ada perselisihan akhir yang berujung di meja Mahkamah Konstitusi.

“Untuk itu proses perselisihan akhir hasil pemilihan umum baik untuk Pilres maupun Pileg itu berlangsung dengan baik di sini dan terpercaya, sebab kalau tidak terpercaya, itu bisa menimbulkan masalah, bisa memicu konflik dimana-mana,” ujar Jimly.

Menurutnya, MK sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan dan konstitusi, harus berintegritas, sehingga harus mengambil putusan yang terbaik bagi masyarakat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jimly mengatakan bahwa para pelapor terkait kasus tersebut memiliki argumen yang masuk di akal, namun dia menegaskan bahwa MKMK tidak akan memutuskan perkara secara terburu-buru, tetapi akan menerapkan asas berkeadilan.

Untuk diketahui, saat ini MKMK sedang menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden/wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Selanjutnya MKMK akan mempercepat putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim konstitusi pada 7 November mendatang sebelum kesempatan terakhir pengusulan perubahan bakal pasangan calon presiden/wakil presiden.(jr/yuo)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jadi Tuan Rumah IPPP Ke-2, Indonesia Kembangkan Kemitraan di Berbagai Bidang

22 Juli 2024 - 13:54 WIB

Kapendam: Tiga Orang Yang Tewas Tertembak Di Puncak jaya Bukanlah Warga Sipil Melainkan Anggota OPM

17 Juli 2024 - 21:29 WIB

BNN Kota Tangerang Gelar Sosialisasi P4GN

17 Juli 2024 - 11:53 WIB

Lomba TNG Child Fest 2024 Dipastikan Tetap Berlangsung

16 Juli 2024 - 11:42 WIB

Kratom, Tanaman Obat atau Narkotika?

12 Juli 2024 - 10:23 WIB

Kapal Pukat Trawl dan Pukat Teri Lingkung Meresahkan Nelayan Kecil di Medan Belawan

11 Juli 2024 - 15:55 WIB

Trending di Bisnis