Jakarta | Harian Merdeka
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi di Indonesia yang dipicu maraknya disinformasi di masyarakat. Perlu langkah konkret pemerintah untuk mengatasi hoaks yang menghambat program imunisasi nasional.
Menurut Irma, berbagai informasi yang tidak benar masih menjadi alasan utama sebagian masyarakat menolak vaksinasi dan imunisasi bagi anak-anak mereka.
“Banyak masyarakat kita yang menolak karena adanya disinformasi bahwa kalau divaksin nanti anaknya sakit. Dan ada juga yang takut kalau diimunisasi yang bahan imunisasinya itu tidak halal,” ujar Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Legislator Fraksi Partai NasDem itu khawatir dengan posisi Indonesia yang masih menghadapi persoalan serius terkait anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena berpotensi meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
“Kami khawatir dengan posisi Indonesia yang saat ini masuk ke 10 negara di dunia dengan jumlah zero dose (belum imunisasi) terbanyak, yaitu bayi yang belum mendapat imunisasi pertama sampai umur 12 bulan,” tegasnya.
Irma juga mempertanyakan efektivitas upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan imunisasi, terutama pada kelompok rentan yang hingga kini masih berada di kisaran 30 persen dalam enam bulan terakhir.
Ia meminta Kementerian Kesehatan menyampaikan strategi yang lebih konkret untuk menekan penyebaran disinformasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi rutin.
“Angka cakupan imunisasi kelompok rentan yang masih berkisar 30 persenan dalam perjalanan waktu setengah tahun ini, apa strategi konkret ke Menkes untuk memitigasi penyebaran disinformasi yang telah terbukti menekan minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi rutin,” kata Irma.
Irma menegaskan bahwa keberhasilan program imunisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik yang efektif dan melawan hoaks yang berkembang di masyarakat.
Karena itu, ia mendorong penguatan edukasi berbasis data dan pelibatan berbagai elemen masyarakat agar target cakupan imunisasi nasional dapat tercapai serta melindungi generasi muda dari ancaman penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. (Egi)
