JAKARTA | Harian Merdeka
Pembangunan proyek Tanggul Laut Bekasi-Tangerang senilai Rp90 triliun akan dilanjutkan pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Demikian disampaikan Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah, Rabu (2/10) di Jakarta.
Menurut dia, rencana pembangunan tanggul laut tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan kabinet pemerintahan berikut. “Kami belum terinfo, mungkin setelah pelantikan kami akan duduk lagi dengan kabinet baru,” ujarnya.
Zainal mengatakan kajian pembangunan tanggul laut Bekasi-Tangerang itu telah dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Jepang dan Korsel. Kemudian Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan Tiongkok yakni Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI).
Kolaborasi tersebut terkait peluang kerja sama pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan struktur tanggul laut (sea dikes). “Ini merupakan transfer pengetahuan dari Tiongkok ke Indonesia, sedangkan rencana pembiayaannya akan menggunakan skema loan,” ucapnya.
Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR, Arie Setiadi, menyatakan pantai utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir. “Laju penurunan tanah di sana mencapai 15-16 sentimeter per tahun, ditambah masalah tanah lunak yang signifikan,” ujarnya. (jr)
