JAKARTA | Harian Merdeka
Gelombang protes terhadap kinerja DPR RI di sejumlah daerah di Indonesia, memberikan dampak. Masyarakat yang telah menerima sikap sakit hati dari orang-orang yang menyebut dirinya wakil rakyat, mulai dari berjoget saat rapat, memberikan ujaran tak mengenakan, hingga berkomentar insensitif di tengah kesulitan rakyat.
Tak mengherankan, dipicu peristiwa tewasnya pengemudi ojek online yang dilintas kendaraan rantis Brimob, ribuan pengemui ojol dan masyarakat berunjuk rasa. Mereka menggeruduk markas Polda Metro Jaya, untuk menuntut 7 pelaku dalam mobil rantis diadili.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung malam hingga dini hari itu pun tak terkendali. Suasana memanas ketika terjadi bentrokan antara massa dan aparat keamanan pada sejumlah titik. Tak hanya di Jakarta, kerusuhan pun terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia.
Selain kerusuhan, massa juga melakukan penjarahan terhadap sejumlah rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kini partai politik yang menaungi para politikus itu bergerak. Mereka menonaktifkan anggotanya yang dianggap telah melukai hari rakyat. Entah itu dari partai atau pun anggota dewan.
Partai Nasional Demokrat (NasDem), misalnya, yang pertama kali menghukum Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Minggu (31/8). Kedua kader Partai NasDem itu dinonaktifkan.
Tak lama kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN) turut menonaktifkan Uya Kuya dan Eko Patrio, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir dari Fraksi Golkar, juga dinonaktifkan.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam menyebut, tindakan sejumlah anggota dewan yang berjoget saat masyarakat sedang susah itu melanggar etik.
Ia pun bergeral akan menertibkan para anggota dewan yang berjoget di gedung parlemen, sementara masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi. “Joget-joget di DPR itu juga melanggar etik, di saat rakyat lagi susah,” ujar Nazaruddin, dikutip kompas,com, Minggu (31/8).
“Enggak ada di DPR untuk ini (joget), enggak ada itu yang kayak gitu. Akan saya tertibkan semua mereka,” sambungnya.
Ia juga menilai pernyataan anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni, juga melanggar etik karena menyebut pihak yang mengusulkan DPR RI dibubarkan “tolol”.”Ngomong tolol itu melanggar etik,” tegas dia.
Pihaknya bakal menindak anggota-anggota dewan yang tindakan maupun ucapannya telah menimbulkan gejolak di masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir dari Fraksi Golkar, misalnya, dinilai perlu dinonaktifkan. Ia sempat menjadi sorotan karena menguraikan kenaikan tunjangan anggota DPR RI dengan keliru.
Ia juga menyebut tunjangan perumahan anggota DPR Rp 50 juta per bulan sebagai hal yang masuk akal. “Uya Kuya, Eko, Sahroni, Nafa Urbach, Adis Kadir. Itu kan? Gini-gini, MKD meminta kepada partai politik tersebut yang anggotanya viral untuk segera menonaktifkan anggota tersebut di DPR,” tambahnya. (jr)
