Menu

Mode Gelap
Hotel Santika Premiere Bintaro hadirkan Sensasi Kuliner Lezat di Bulan Mei 2024 Sarwendah Somasi Lima Akun Tik Tok Kevin Sanjaya Mundur dari Pelatnas Serikat Perusahaan Pers (SPS) Tolak Draft RUU Penyiaran, Minta DPR Tinjau Ulang Shin Tae-yong Siap Perpanjang Kontrak dengan PSSI Hingga 2027

Nasional · 29 Sep 2023 11:35 WIB ·

Walhi Nilai Bursa Karbon sebagai Perdagangan Krisis


Peluncuran Bursa Karbon di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. Perbesar

Peluncuran Bursa Karbon di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

JAKARTA | Harian Merdeka

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan peluncuran bursa karbon di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sebuah perdagangan krisis yang tidak membantu mengatasi masalah emisi karbon.

“Perdagangan karbon sebenarnya melibatkan pemberian izin oleh negara kepada perusahaan dan negara industri untuk terus melepaskan emisi karbon dengan melakukan penyeimbangan karbon atau carbon offset,” kata Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional pada Kamis (28/9/2023).

Dia menambahkan, penyeimbangan karbon dapat terjadi dalam sektor yang sama, seperti sektor energi, atau antara sektor yang berbeda, seperti antara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan proyek restorasi ekosistem atau konservasi lainnya. Contohnya, jika satu PLTU melebihi kuota emisi, mereka dapat membeli kuota berlebih dari PLTU lain atau membeli kuota dari proyek konservasi di tempat lain. Namun, emisi tetap dilepaskan dalam jumlah besar.

“Perusahaan dapat terus merusak lingkungan di satu tempat dan mengkompensasinya dengan menjalankan proyek konservasi di tempat lain. Sederhananya, yang dieksploitasi di Morowali, seperti pengambilan nikel, dibayarkan untuk dikonservasi di Papua. Ini berpotensi mengusir masyarakat adat dari wilayah adat mereka karena wilayah tersebut diberikan kepada korporasi dalam bentuk konsesi karbon,” paparnya.

Walhi menegaskan bursa karbon bukan mengatasi krisis iklim, perdagangan karbon justru memperburuk masalah ini dan memperpanjang konflik serta pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hingga saat ini, sudah ada 16 izin konsesi restorasi ekosistem dengan total luas 624.012 hektar yang telah mengusir masyarakat adat dan komunitas lokal dari wilayah adat mereka. Situasi ini akan semakin parah dengan rezim izin multiusaha kehutanan, di mana korporasi hanya perlu mengurus satu jenis izin kehutanan untuk melakukan beberapa jenis aktivitas eksploitasi secara bersamaan.

Solusi sejati untuk mengatasi krisis iklim adalah mengurangi emisi secara drastis, baik dari pembongkaran fosil bawah tanah dan deforestasi hutan, maupun dari pembakaran fosil melalui pembangkit listrik. Selain itu, pengakuan dan perlindungan wilayah Kelola Rakyat atau wilayah adat harus diperluas.

Uli menekankan hutan-hutan yang masih ada saat ini tetap lestari berkat perlindungan dari masyarakat adat dan komunitas lokal. Negara harus mengakui kegagalan dalam melindungi hutan dan wilayah Kelola Rakyat.

Bertemunya para pemangku kepentingan di peluncuran bursa karbon hari ini seharusnya memahami peran karbon sejati. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup) menyebutkan bahwa fungsi layanan alam adalah aliran input alam dari lingkungan ke ekonomi dan aliran limbah dari ekonomi ke lingkungan.

Meskipun istilah “jasa” digunakan dalam peraturan ini, setiap orang yang menjaga fungsi layanan alam akan diberikan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup. Dalam konteks perjuangan Walhi, kompensasi/imbal jasa lingkungan ini mencakup pengakuan serta perlindungan wilayah Kelola Rakyat, ekosistem hutan dan biodiversitas, serta penguatan ekonomi nusantara.(ybp/hmi)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Indonesia Gugah Kesadaran Dunia Dalam World Water Forum

17 Mei 2024 - 13:33 WIB

TNI, Polri, dan BIN Siap Amankan WWF 2024 di Bali

16 Mei 2024 - 14:23 WIB

Stok Beras Cadangan Mencapai 1,8 Juta Ton

15 Mei 2024 - 11:41 WIB

JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

15 Mei 2024 - 03:30 WIB

Penyelenggaraan WWF Ke-10 Bentuk Kemitraan Strategis untuk Konservasi Air Global

14 Mei 2024 - 15:57 WIB

Insan Media Berperan Penting Menyukseskan World Water Forum di Bali

11 Mei 2024 - 18:05 WIB

Trending di Nasional