JAKARTA | Harian Merdeka
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan partisipasi perempuan mengalami kenaikan pada Pilkada Serentak 2024 ketimbang pada Pilkada 2015.
Hal itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara pada Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan pada Tahun Politik di Jakarta.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen dari total peserta menjadi calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah (cakada/cawakada). Persentase itu lebih tinggi daripada Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020.
“Kita bicara calonnya, belum terpilih. Ini bicara calon. Akan tetapi, kalau dilihat dari sebelumnya, ‘kan calonnya lebih sedikit, mungkin karena pada tahun 2024 pilkadanya juga serentak,” kata Arya Bima, seperti dilansir RRI, Senin (17/3/25).
Misalnya, pada tahun 2015, partisipasi perempuan hanya 7,47 persen atau 124 perempuan yang menjadi cakada/cawakada. Begitu pula pada Pilkada 2020 hanya 11 persen atau 161 perempuan yang menjadi peserta.
Dari angka 19,92 persen tersebut, kata dia, sebanyak 109 perempuan memenangi pilkada. Jumlah tersebut terdiri atas 2 gubernur, 5 wakil gubernur, 9 wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati.
Wamendagri juga menyebutkan sejumlah nama baru dari kalangan perempuan yang berhasil menjadi pemimpin di daerah. Selain menyoroti keberhasilan perempuan pada pilkada, Bima menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi perempuan di kancah politik.
Misalnya, masih terbatasnya ruang di internal partai politik bagi kader perempuan untuk berlaga. Bima berpendapat bahwa kaderisasi di internal partai politik berperan penting dalam menentukan eksistensi kader perempuan.
Tantangan lainnya, yaitu jaringan perempuan yang dibangun pasca-Reformasi belum cukup kuat untuk menyukseskan kandidat perempuan. Di lain sisi, dia menekankan pentingnya memperhatikan kualitas keterwakilan perempuan secara substantif sehingga isu yang dibahas tak hanya menyoal jumlah.
Dengan demikian, kata dia, isu yang penting diperhatikan adalah narasi yang dibangun oleh kader perempuan yang berhasil memenangi kontestasi. Ia mencontohkan anggota legislatif dari kalangan perempuan yang mampu concern terhadap berbagai isu.
“Kalau kita lihat cukup banyak sebetulnya perempuan yang bisa mengartikulasikan isu-isu. Ini yang bukan hanya isu perempuan,” ujarnya.
Bima menambahkan bahwa forum diskusi tersebut menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, tidak hanya dalam konteks edukasi, tetapi juga regulasi. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka ruang adanya gagasan-gagasan yang bernas mengenai peningkatan kualitas keterwakilan perempuan.
“Kami percaya makin inklusif proses ini. Maka makin baik kualitasnya,” tukasnya. (fj/rri/dam)
