JAKARTA | Harian Merdeka
“Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak,”
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang juga adik kandung Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo mengungkap sumber data kebocoran pendapatan negara Rp 300 triliun.
Menurutnya, kebocoran data itu diperoleh dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut (Menko Luhut Binsar Pandjaitan) dan Ateh (Yusuf Ateh Kepala BPKP) dan dikonfirmasi dari LHK bahwa ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar pengusaha kebun sawit nakal,” ujar Hashim dalam Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (9/10).
Informasi kebocoran anggaran ini kerap menjadi topik pembahasan yang disampaikan Prabowo Subianto selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan, kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.
Menurut Hashim, para pengusaha sawit nakal mendirikan perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk kantong negara. Jumlah potensi penerimaan pajak yang tak masuk ke kantong negara mencapai Rp 300 triliun.
“Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah,” terang Hashim.
Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.
“Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak,” kata dia.
Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi tersebut adalah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.
“Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim. (jr)
