JAKARTA | Harian Merdeka
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto mendapat amnesti setelah permohonan Presiden Prabowo Subianto disetujui DPR. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana.
Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyebut bahwa amnesti merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang dimiliki kepala negara.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, permohonan amnesti itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto ke DPR lewat Surat Presiden (Surpres) tertanggal 30 Juli 2025.
“Amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana, diberikan amnesti termasuk Saudara Hasto Kristiyanto,” ujar Dasco, Jakarta, dikutip kompas com, Kamis (31/7) malam.
Pada Kamis (31/7) siang, PDI-P tengah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR dan DPRD Fraksi PDI-P se-Indonesia di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali.
Dalam acara Bimtek itu, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Perintah Megawati untuk mendukung pemerintahan Prabowo diungkapkan Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus.
“Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” ujar Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, dilansir ANTARA.
Menurutnya, dukungan yang diberikan itu merupakan upaya -upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat. Upaya-upaya itu perlu didukung, diantaranya dengan mengatasi kondisi fiskal yang sangat tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik, ekonomi global.
Lebih lanjut Deddy menuturkan, Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan. Dengan landasan undang-undang yang ada, partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik.
“Sudah tentu kita sebagai partai terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan politikus PDIP Said Abdullah disela-sela kongres ke-6 PDIP di Bali, Jumat (1/8). “No opposition,” ujarnya.
Ia katakan itu saat menjelaskan isi pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, di dalam Kongres ke-6 PDI-P yang digelar secara tertutup.
“Memang Ibu Ketua Umum menyampaikan bahwa tantangan domestik dan global yang kita hadapi semakin berat, penuh ketidakpastian, jalannya pasti terjal. Oleh karenanya, kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang,” tutur Said.
Ia menjelaskan, pernyataan Megawati dapat dimaknai bahwa PDI-P akan menjadi mitra strategis pemerintah. PDIP akan mendukung program pemerintah yang selaras dengan kepentingan rakyat, namun juga tidak segan memberikan solusi alternatif apabila ada kebijakan yang kurang tepat.
“Mitra strategis pemerintah, sparring partner. Jika pemerintah benar, programnya akan kami dukung. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah,” jelas Said.
Meski tidak menjadi oposisi, namun partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan tetap berada di luar pemerintahan.
Dia juga menyampaikan bahwa PDI-P belum mengusulkan nama-nama kader untuk masuk ke dalam kabinet. “Sampai saat ini keputusan Ibu Ketua Umum (PDI-P) tetap di luar (pemerintahan). Tidak ada (pengusulan nama ke kabinet). Sikap politik partai baru disampaikan besok, kita tunggu bersabar sampai besok,” kata Said.
Diberitakan sebelumnya, PDI-P menggelar Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat (1/8).
Dalam kongres tersebut, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P untuk periode 2025–2030.
Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, menyebut seluruh peserta kongres secara bulat meminta agar Megawati segera dikukuhkan kembali, bahkan sebelum sidang-sidang komisi dimulai.
“Peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama, 100 persen minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai,” ujar Komarudin.
Ia mengaku, semula agenda kongres dijadwalkan hingga malam hari, namun proses pengukuhan berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan. “Saya juga tidak tahu secepat ini. Kita setting sampai pukul 23.00 malam,” tuturnya.
Dengan pengukuhan ini, Megawati tinggal menyusun kepengurusan partai untuk lima tahun ke depan.
Sementara itu, eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani angkat suara merespons sikap DPP PDI Perjuangan yang memutuskan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski tak masuk kabinet.
Muzani mengaku bahwa sikap PDIP telah disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan dengannya. Menurut Megawati, kata Muzani, pemerintah harus didukung agar program-program tetap berjalan efektif.
“Ibu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya,” kata Muzani di kompleks parlemen.
Muzani yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra itu mengucapkan terima kasih atas sikap PDIP. “Dan itu kami bersyukur, berterima kasih kepada bentuk dukungan yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai ketua PDI Perjuangan,” katanya. (jr)
