JAKARTA | Harian Merdeka
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan usulan penambahan insentif atau gaji untuk kepala daerah bukan solusi ideal untuk mencegah tindak korupsi.Meskipun tambahan gaji tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
Khozin menjelaskan dalam praktiknya insentif bagi kepala daerah yang diambil dari persentase PAD telah berjalan lama,yakni sejak 2000.Pasalnya pencegahan korupsi dan pemberian dana insentif merupakan dua hal yang berbeda.
” Pencegahan korupsi di daerah harus dilakukan dengan sistem,bukan pendekatan personal pejabat.Membangun sistem antikorupsi di daerah itu by law bukan by person,” kata Khozin di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Menurut dia,pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah harus dilakukan dengan sistem yang dimulai dari hulu.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, perubahan UU Pilkada dan UU pemilu dapat menjadi momentum perbaikan dari sisi hulu.
” Momentum perubahan UU Pilkada dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan perbaikan sistem yang dimulai dari sisi hulu,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa dana insentif kepala daerah yang parameternya PAD di tiap-tiap daerah telah berjalan lama sejak 25 tahun silam, tepatnya diawali dari terbitnya PP Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dia menyampaikan insentif itu diberikan sebagai bagian dari stimulus atas kinerja kepala daerah.
Khozin menuturkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 109 Tahun 2000 telah diatur secara terperinci mengenai presentase dana insentif yang diterima kepala daerah atas capaian PAD di masing-masing daerah.
(Agus Irawan).
