JAKARTA | Harian Merdeka
Ketua DPP PDIP sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menilai bantuan internasional tetap dibutuhkan dalam penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Menurutnya, persoalan utama bukan pada kemampuan negara, melainkan pada kecepatan membantu masyarakat agar segera keluar dari kondisi darurat.
“Persoalannya bukan semata-mata mampu atau tidak mampu, tetapi bagaimana rakyat bisa secepatnya keluar dari penderitaan. Kami melihat adanya ketidakpuasan publik yang cukup luas karena respons penanganan bencana dinilai lambat,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Deddy mengungkapkan, hingga lebih dari sepekan setelah bencana terjadi, masih banyak warga terdampak yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Ia menilai fase rehabilitasi dan pemulihan menjadi tahap krusial yang memerlukan perhatian serius, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga kondisi psikologis masyarakat.
Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya. Proses pemulihan pascabencana, kata dia, membutuhkan biaya besar yang sering kali harus mengorbankan alokasi untuk sektor pembangunan lainnya.
“Bantuan kemanusiaan adalah bagian dari nilai kemanusiaan dan peradaban antarbangsa. Tidak ada alasan untuk merasa malu menerima bantuan dari luar,” ujar Deddy.
Ia menegaskan, keterlibatan negara lain dalam membantu korban bencana tidak akan merugikan wibawa pemerintah maupun martabat bangsa. Sebaliknya, hal tersebut merupakan praktik yang lazim dalam hubungan internasional.
“Tidak akan ada rakyat yang kecewa jika negara lain ikut membantu. Itu juga tidak mengurangi kehormatan Presiden ataupun martabat kita sebagai bangsa. Kita pun sering membantu negara lain ketika mereka tertimpa musibah,” katanya.
Deddy juga menyoroti langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang mengirimkan surat permintaan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan tingkat urgensi kondisi di lapangan.
“Jika benar Pemprov Aceh mengirim surat ke PBB, itu menunjukkan situasi di lapangan sudah sangat mendesak. Artinya, daya tahan masyarakat dan pemerintah daerah telah melampaui batas psikologis,” ujarnya.
Ia menilai isolasi wilayah terdampak bencana harus segera diatasi agar distribusi bantuan dapat berjalan lancar. Deddy menekankan pentingnya percepatan pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat pengungsian yang layak, air bersih, pangan, serta dukungan logistik lain seperti BBM dan listrik.
“Kalau pemerintah menyatakan mampu, maka kemampuan itu harus terlihat nyata di lapangan. Penanganan harus dilakukan secara sistematis dan terukur,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sejumlah kepala negara sahabat telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan terkait bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski mengapresiasi perhatian tersebut, Prabowo menegaskan Indonesia mampu menangani bencana tersebut secara mandiri.
“Saya ditelepon banyak pimpinan negara yang ingin mengirim bantuan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian mereka, tetapi Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Presiden juga menanggapi desakan penetapan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut dan menyatakan bahwa kondisi di lapangan masih dapat ditangani oleh pemerintah.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh secara resmi telah melayangkan surat kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) untuk meminta dukungan penanganan pascabencana. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebut permintaan tersebut didasarkan pada pengalaman kedua lembaga itu dalam pemulihan Aceh pascatsunami 2004.
Muhammad MTA menambahkan, hingga kini sedikitnya 77 lembaga dengan 1.960 relawan telah terlibat dalam penanganan bencana di Aceh. Keterlibatan organisasi kemanusiaan lokal, nasional, dan internasional diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan pemulihan di wilayah terdampak.(Fj)
