JAKARTA | Harian Merdeka
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Danantara Indonesia menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset serta pengembangan lahan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Permintaan tersebut disampaikan menyusul langkah Danantara mengakuisisi aset perhotelan dan lahan strategis di kawasan terpadu yang berlokasi dekat Masjid Al-Haram.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa proyek berskala besar tersebut tidak boleh dijalankan secara tertutup, mengingat nilai investasi dan kepentingan publik yang melekat di dalamnya.
“Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra. Setiap rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah,” kata Rivqy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Rivqy menilai, rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia berpotensi menjawab kebutuhan jemaah haji dan umrah asal Indonesia, terutama terkait akomodasi yang layak dan terjangkau di Tanah Suci. Namun demikian, manfaat tersebut hanya dapat terwujud apabila proyek dikerjakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
Ia menekankan bahwa Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara memiliki mandat strategis untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi jangka panjang.
“Danantara merupakan lembaga pengelolaan investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis. Karena itu, pembelian lahan Kampung Haji harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rivqy mendorong agar seluruh perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia dilaporkan secara berkala kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Menurutnya, pengawasan sejak tahap awal penting untuk memastikan tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai rencana.
“Kampung haji ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai ada pihak yang mencederai kebijakan strategis ini demi kepentingan sempit,” tegasnya.
Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa investasi pada tahap awal mencakup akuisisi satu hotel yang telah beroperasi serta sejumlah aset pengembangan yang berorientasi pada sektor hospitality. Proyek tersebut memiliki potensi kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar hotel.
Dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati, Danantara Investment Management bersama Thakher Development Company melakukan akuisisi atas Novotel Makkah Thakher City, sebuah hotel dengan kapasitas 1.461 kamar. Selain itu, turut diakuisisi 14 bidang tanah dengan luas total sekitar 4,4 hektare yang dialokasikan untuk pengembangan di masa depan.
Pemerintah berharap pengembangan Kampung Haji Indonesia di Makkah dapat menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan akomodasi jemaah haji dan umrah Indonesia, sekaligus memperkuat peran negara dalam memberikan layanan terbaik bagi warganya di Tanah Suci.(Fj)
