JAKARTA I Harian Merdeka
Ketua Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Hamdi Putra, mengatakan,angka tidak berbohong, tetapi cara angka diceritakan bisa sangat menyesatkan.
Pemerintahan Prabowo pernah mengklaim telah menciptakan 3,59 juta lapangan kerja baru. Lalu, ada penambahan lagi sebanyak 1,37 juta. Kesannya, pemerintah sukses karena lapangan kerja bertambah secara signifikan.
*Masalahnya, kesan itu hanya benar jika angka dibaca secara parsial dan politik, bukan secara ekonomi,” kata Hamdi kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).
Presiden Prabowo sendiri dilantik pada 20 Oktober 2024. Disusul kabinetnya sehari kemudian. Pemerintah seolah-olah ingin membuat rakyat terkesan karena berhasil menciptakan 3,59 juta lapangan kerja baru dalam 4 bulan saja.
Padahal, angka tersebut diperoleh dari selisih jumlah penduduk bekerja Februari 2025 dengan Februari 2024, termasuk 8 bulan pemerintahan Jokowi.
Hamdi menjelaskan, secara statistik memang benar bahwa jumlah penduduk bekerja bertambah. Namun angka tersebut hanya menunjukkan perubahan jumlah orang yang bekerja, bukan perubahan kesempatan kerja yang sebenarnya tersedia.
” Dalam ekonomi dengan pertumbuhan angkatan kerja besar seperti Indonesia, angka ini tidak bisa berdiri sendiri, karena setiap tahun jutaan orang baru juga masuk ke pasar kerja,” pungkasnya.
Pada Februari 2025, ketika pemerintah mengklaim penciptaan 3,59 juta lapangan kerja, jumlah angkatan kerja dalam periode yang sama juga naik 3,67 juta orang.
Artinya, bahkan seluruh tambahan pekerjaan itu pun belum cukup untuk menampung tambahan pencari kerja baru. Secara riil, pasar kerja justru mengalami defisit sekitar 80 ribu pekerjaan. Pekerjaan bertambah, tetapi peluang kerja tidak ikut membesar.
” Inilah alasan mengapa klaim penciptaan jutaan lapangan kerja terasa bertolak belakang dengan pengalaman masyarakat yang tetap merasa sulit mencari kerja,” tegasnya.
Hal yang sama terjadi pada klaim 1,37 juta lapangan kerja pada November 2025 dibanding Agustus 2025. Dalam periode yang sama, angkatan kerja naik sekitar 1,26 juta orang.
Jika angka ini dibaca secara utuh, tambahan pekerjaan riil hanya sekitar 109 ribu. Dengan kata lain, lebih dari 90 persen pekerjaan baru hanya berfungsi sebagai penampung tambahan angkatan kerja baru, bukan menciptakan ruang kesempatan kerja yang benar-benar baru.
” Angka besar yang terdengar impresif itu pada kenyataannya hanya bisa menjaga agar situasi tidak memburuk,” ucapnya.
Jika gambaran ini ditarik lebih panjang, perbandingan Agustus 2024 dengan November 2025 justru memperjelas persoalan yang sebenarnya.
Dalam rentang waktu lebih dari satu tahun tersebut, jumlah penduduk bekerja memang bertambah sekitar 3,27 juta orang. Tetapi dalam periode yang sama, jumlah angkatan kerja juga meningkat sekitar 3,16 juta orang.
Hasil akhirnya, lapangan kerja riil yang benar-benar menambah ruang kesempatan kerja hanya sekitar 110 ribu.
Dengan kata lain, dari jutaan pekerjaan yang diklaim tercipta, hampir seluruhnya hanya habis untuk menyerap tambahan orang yang masuk ke pasar kerja. Tidak ada ekspansi besar, hanya keseimbangan yang dipertahankan dengan susah payah.
Indikator peluang kerja memperlihatkan hal yang sama. Pada Agustus 2024 peluang kerja berada di sekitar 95,09 persen. Lebih dari satu tahun kemudian, pada November 2025, peluang kerja hanya naik menjadi sekitar 95,26 persen.
Kenaikan sekitar 0,17 persen dalam periode sepanjang itu menunjukkan bahwa secara struktural peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan hampir tidak berubah.
*Tidak ada lonjakan kesempatan kerja, tidak ada pelonggaran kompetisi di pasar tenaga kerja. Statistik bergerak, tetapi realitasnya tetap sama,” jelasnya.
Di sinilah perbedaan antara komunikasi politik dan analisis ekonomi menjadi sangat jelas. Pemerintah menggunakan angka “lapangan kerja baru” karena mudah dipahami dan terdengar positif.
Namun indikator yang lebih relevan adalah apakah kesempatan kerja benar-benar bertambah dibanding jumlah orang yang mencarinya.
Ketika tambahan lapangan kerja hampir sepenuhnya diimbangi oleh tambahan angkatan kerja, maka yang terjadi bukan keberhasilan besar, melainkan sekadar pencegahan agar kondisi tidak memburuk.
Inilah akar dari paradoks yang sering muncul di ruang publik. Pemerintah berbicara tentang keberhasilan penciptaan lapangan kerja, sementara masyarakat merasakan persaingan yang semakin ketat.
Kedua hal ini bisa terjadi bersamaan karena yang meningkat adalah jumlah orang yang bekerja, bukan ketersediaan kesempatan kerja relatif terhadap jumlah pencari kerja. Ekonomi bergerak, tetapi tidak cukup cepat untuk menciptakan kelonggaran di pasar tenaga kerja.
Masalahnya bukan pada data BPS atau pada angka yang disampaikan pemerintah. Data tersebut benar. Yang bermasalah adalah narasi yang dibangun di atasnya.
Ketika angka penciptaan lapangan kerja dipisahkan dari pertumbuhan angkatan kerja, publik diberi gambaran yang tidak lengkap.
Menurut dia, klaim jutaan lapangan kerja tercipta menjadi terdengar seperti pencapaian besar, padahal yang terjadi kinerja pemerintah hanya sekadar mampu mencegah agar tingkat pengangguran tidak naik.
Dalam ekonomi yang benar-benar kuat, penciptaan kerja akan menghasilkan surplus kesempatan kerja yang terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Data 2024-2025 menunjukkan hal sebaliknya.
Penambahan pekerjaan terjadi, tetapi nyaris seluruhnya terserap oleh tambahan angkatan kerja baru. Tidak ada lonjakan kesempatan kerja, tidak ada perubahan struktur pasar tenaga kerja yang signifikan.
“Karena itu, persoalan sebenarnya bukan apakah angka 3,59 juta atau 1,37 juta itu benar, melainkan apa yang sengaja tidak dijelaskan di balik angka tersebut,” sebutnya.
Ketika angka dipakai sebagai alat pembentuk persepsi keberhasilan, bukan alat membaca kondisi ekonomi secara utuh, maka jarak antara statistik resmi dan pengalaman nyata masyarakat akan terus melebar.(Agus).
