JAKARTA | Harian Merdeka
Pemerintah mencatat sekitar 160.000 aparatur sipil negara (ASN) memasuki masa purnatugas sepanjang 2025. Kondisi tersebut berpotensi membuka peluang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026, meski keputusan resmi belum diumumkan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyampaikan bahwa kebutuhan pengisian jabatan akan disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta pemetaan kebutuhan masing-masing instansi.
“Kami melihat kebutuhan pengisian karena ada ASN yang pensiun. Namun prosesnya harus melalui tahapan perencanaan dan penganggaran yang matang,” ujar Rini saat ditemui di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa seleksi CPNS tidak hanya mempertimbangkan jumlah formasi kosong, tetapi juga kemampuan fiskal negara. Menurutnya, meskipun terdapat sekitar 160.000 ASN yang pensiun, tidak seluruhnya dapat langsung diisi apabila alokasi anggaran belum memungkinkan.
Selain itu, pemerintah saat ini tengah meminta kementerian dan lembaga melakukan pemetaan kebutuhan pegawai, termasuk kompetensi yang dibutuhkan sesuai strategi dan program prioritas nasional.
Rini menambahkan, pemerintah memberi perhatian pada lulusan baru atau fresh graduate agar memiliki kesempatan berkontribusi dalam birokrasi. Namun, ia menekankan bahwa rekrutmen tetap berbasis kebutuhan riil dan kompetensi yang relevan.
Hingga kini, belum ada jadwal resmi terkait pembukaan seleksi CPNS 2026. Pemerintah menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses perencanaan dan koordinasi antarinstansi selesai dilakukan. (Fj)
