Jakarta | Harian Merdeka
Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, menanggapi evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), salah satunya pemanfaatan motor listrik yang sudah ada. Irma menilai sebaiknya motor listrik tersebut dijual.
“Motor listrik dimanfaatkan untuk apa? Mubazir saja menurut saya, lebih baik di jual lagi saja, karena rata-rata kepala SPPG punya motor,” kata Irma kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Selain itu, Irma menilai evaluasi terhadap insentif SPPG memang perlu disesuaikan dengan beban kerja masing-masing. Menurutnya, SPPG yang melayani distribusi makanan dalam jumlah berbeda seharusnya menerima insentif yang berbeda pula.
“Insentif SPPG memang harus disesuaikan. Yang distribusi 3.000 dengan yang distribusi 2.500 dan yang 2.000 memang harus beda,” ujarnya.
Irma juga mendukung agar program MBG lebih difokuskan kepada siswa yang membutuhkan. Dia menilai siswa TK, SD, SMP, hingga SMA yang bersekolah di sekolah elite tidak perlu menjadi sasaran program tersebut.
“Siswa TK, SD, SMP dan SMA di sekolah elite tidak perlu diberi MBG. Tapi untuk siswa SMA di wilayah miskin tidak apa-apa diberi MBG karena baik juga untuk meningkatkan imunitas tubuh,” tuturnya.
Irma juga meminta BGN mengevaluasi izin operasional SPPG yang tidak memenuhi standar. Dia menegaskan SPPG yang menggunakan bangunan sempit dan tak memungkinkan untuk direnovasi baiknya tak lagi dioperasikan.
“SPPG yang tidak memadai bangunannya yang menggunakan rumah yang pada dasarnya sempit dan tidak bisa direnovasi kanan kiri sudah seharusnya dicabut izinnya,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tak akan disamaratakan lagi sebesar Rp 6 juta per hari. Ia menyebut pihaknya akan menelaah data penerima manfaat dari program MBG.
“Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp 6 juta semua kan,” ujar Arumsari.
Arumsari juga berbicara soal nasib motor listrik yang dianggarkan saat kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana. Arumsari menyebutkan produk yang sudah dianggarkan oleh negara semestinya bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
Arumsari menyebutkan pemanfaatan barang yang telah dibeli oleh BGN sebagai salah upaya penyisiran anggaran. Jika masih ada kekurangan, BGN akan melengkapi sesuai dengan kebutuhan.
“Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaus kakilah, motorlah, apa, nggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu,” ujarnya. (Egi)
