LEBAK | Harian Merdeka
Di saat ribuan anak di pelosok Lebak bertaruh nyawa melawan gizi buruk (stunting) dan infrastruktur desa hancur lebam menyerupai kubangan, DPRD Kabupaten Lebak justru mempertontonkan drama nir-empati yang memuakkan. Alokasi anggaran kegiatan reses tahun 2026 melonjak drastis sebesar 22,8%, membengkak dari Rp2,8 miliar menjadi Rp3,49 miliar.
Kenaikan sebesar Rp650 juta ini memicu reaksi keras dari lembaga pengawas korupsi. Para wakil rakyat dituding telah kehilangan kompas moral dan lebih memilih mempertebal “logistik politik” ketimbang menambal perut rakyat yang lapar.
BCW: “Ini Penjarahan Berjamaah Terhadap Hak Konstitusi Rakyat”
Ketua Banten Corruption Watch (BCW), Ana Triana, mengecam keras lonjakan anggaran tersebut. Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan bentuk arogansi kekuasaan yang dibungkus dengan regulasi formal.
“Kenaikan 22,8 persen ini adalah penghinaan terhadap logika publik! Di saat rakyat Lebak dipaksa mengencangkan ikat pinggang dengan alasan keterbatasan fiskal daerah, para anggota dewan justru asyik ‘merampok’ hak dasar warga lewat bungkus dana reses. Ini adalah penjarahan berjamaah yang dilakukan secara legal,” tegas Ana Triana dengan nada bicara tinggi.
Ana menambahkan bahwa selama ini kegiatan reses hanya menjadi ajang seremonial kosong yang tidak pernah menyentuh substansi kebutuhan rakyat.
“Jangan berani menyebut ini dana serap aspirasi jika hasilnya hanya tumpukan kertas laporan tak berguna. Faktanya, aspirasi rakyat seringkali menguap, sementara uangnya masuk ke kantong-kantong pengumpulan massa. DPRD Lebak sedang membangun menara gading di atas reruntuhan sekolah dan jalanan yang hancur,” lanjutnya.
Cacat Moral Politik di Tengah Krisis
Ana Triana juga menyoroti kontras sosial yang mengerikan di lapangan. Berdasarkan dokumen APBD 2026, lonjakan anggaran ini terjadi justru saat Lebak masih tertatih-tatih menghadapi tiga masalah krusial:
Darurat Stunting: Masalah gizi kronis yang mengancam generasi masa depan namun kekurangan intervensi anggaran serius.
Infrastruktur Purba: Ratusan kilometer jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat yang menghambat akses ekonomi dan kesehatan.
Krisis Pendidikan: Angka putus sekolah yang tetap tinggi dan fasilitas ruang kelas yang nyaris ambruk.
“Bagaimana mungkin nurani mereka tidak terusik? Mereka duduk nyaman di ruangan ber-AC dengan anggaran yang terus membengkak, sementara anak-anak di Lebak kekurangan gizi dan harus bertaruh nyawa melewati jalanan rusak untuk sekolah. Ini adalah cacat moral politik yang sangat memuakkan,” ujar Ana.
Mosi Tidak Percaya Rakyat
Kemarahan publik sebenarnya telah mencapai titik didih. Aksi unjuk rasa mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) yang membakar “bebegig” Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, beberapa waktu lalu merupakan simbol nyata runtuhnya legitimasi moral para wakil rakyat tersebut.
“Jika fungsi anggaran (budgeting) tidak lagi berpihak pada kaum papa, maka keberadaan DPRD Lebak sudah tidak ada gunanya lagi. Kami dari BCW akan terus mengawal ini dan menuntut transparansi total atas setiap rupiah yang mereka ambil dari keringat rakyat,” tutup Ana Triana. (Egi)
