JAKARTA I Harian Merdeka
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mendesak BPJS Ketenagakerjaan menyusun strategi konkret serta terukur dalam meningkatkan cakupan perlindungan pekerja, khususnya di sektor formal dan informal.
“Saya ingin nanti di pertemuan kedua, Bapak sampaikan secara komprehensif, apa strategi peningkatan cakupan kepesertaan nasional,” tegas Irma dalam RDP Komisi IX DPR dengan Dirut dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia menekankan bahwa kejelasan target kepesertaan menjadi kunci, termasuk bagaimana menjangkau pekerja sektor informal yang selama ini masih rendah perlindungannya.
Selain itu, Irma juga meminta adanya inovasi program yang relevan serta transformasi digital layanan untuk mempermudah akses masyarakat.
Menurutnya, strategi pendanaan jaminan sosial juga harus dirancang secara berkelanjutan, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran negara saat ini.
“Strategi berkelanjutan pendanaan jaminan sosial dalam situasi efisiensi hari ini seperti apa?” ujar legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Irma turut menyoroti pentingnya peningkatan kepatuhan pemberi kerja serta perbaikan kualitas pelayanan dan proses klaim bagi peserta.
Ia menilai, aspek-aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Literasi masyarakat terhadap manfaat program juga masih terbatas,” kata Irma, seraya mendorong adanya upaya edukasi yang lebih masif kepada publik.
Di sisi lain, ia mengakui keterbatasan ruang fiskal pemerintah dalam mendorong skema seperti halnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada BPJS Kesehatan.
“Kalau lihat APBN kita kan belum mungkin, karena situasi ekonomi dunia juga berimbas kepada kita,” ujarnya.
Irma menegaskan bahwa Komisi IX akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan mampu menghadirkan kebijakan yang adaptif dan berdampak nyata bagi pekerja Indonesia.(Agus).
