Jakarta | Harian Merdeka
Di saat jutaan orang tua di pelosok negeri memutar otak demi sekadar membeli satu liter beras, Kementerian Sosial (Kemensos) justru tengah bersiap mengalokasikan anggaran fantastis untuk pengadaan sepatu. Berdasarkan penelusuran dokumen SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP, ditemukan deretan angka yang mengoyak nalar publik di tengah masa ekonomi sulit.
Bayangkan seorang buruh tani yang upah hariannya tak sampai lima puluh ribu rupiah. Untuk membelikan sepasang sepatu sekolah anaknya, ia harus menabung berbulan-bulan. Namun, di gedung megah Kemensos, angka-angka belanja melompat tanpa rasa iba. Total anggaran untuk berbagai jenis sepatu ini menembus angka di atas Rp100 miliar, dengan harga satuan yang mencengangkan: Rp700.000 per pasang.
Data yang Menyesakkan Dada
Berdasarkan tangkapan layar web LPSE yang dianalisis, berikut adalah rincian pengadaan yang menjadi sorotan:
- Sepatu Sekolah (Perlengkapan Siswa): Pagu Rp27.541.500.000
- Sepatu PDL (Perlengkapan Siswa): Pagu Rp27.541.500.000
- Sepatu Dinas Guru: Pagu Rp5.570.600.000
- Sepatu Olahraga Siswa: Pagu Rp19.672.500.000
Harga satuan Rp700 ribu untuk pengadaan massal puluhan ribu pasang sepatu dianggap tidak lazim. Harga tersebut setara dengan harga retail merek ternama di mall-mall besar Jakarta, sebuah kemewahan yang jauh dari jangkauan masyarakat penerima bansos.
CBA: “Aroma Mark-Up Menyengat”
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik pedas. Ia menilai anggaran ini sebagai bentuk ketidakpedulian birokrasi terhadap penderitaan rakyat.
“Ini terlalu, Di saat rakyat susah cari makan, Kemensos malah sibuk belanja sepatu mewah. Harga 700 ribu itu sangat tidak masuk akal untuk pengadaan massal. Ini aroma mark-up nya sangat menyengat. KPK jangan cuma diam nonton drama ini, harus segera turun tangan!” tegas Uchok.
Uchok juga mempertanyakan urgensi pengadaan yang dipusatkan di Sekretariat Jenderal tersebut. Menurutnya, pengadaan dalam jumlah masif seharusnya mendapatkan harga grosir yang jauh lebih murah, bukan malah mengikuti harga pasar tertinggi. “Jangan-jangan ini hanya proyek bagi-bagi ‘kue’ di tengah penderitaan rakyat,” tambahnya getir.
Bayang-bayang Masa Lalu
KPK sendiri telah memberikan peringatan keras. Mengingat sejarah kelam korupsi bantuan sosial yang pernah mengguncang institusi ini, setiap rupiah yang keluar kini berada di bawah mikroskop publik. Meski Menteri Sosial, Gus Ipul, telah memberikan klarifikasi, namun pembelaan teknis apapun terasa hambar bagi mereka yang hari ini tidak tahu esok harus makan apa.
Sepasang sepatu Rp700 ribu mungkin akan mengkilap di kaki penerima manfaat yang terpilih, namun bagi jutaan rakyat lainnya, itu adalah simbol ketimpangan yang amat melukai. Uang pajak rakyat seharusnya digunakan untuk menyambung hidup, bukan untuk membiayai pengadaan yang penuh tanda tanya besar. (Egi)
