Jakarta | Harian Merdeka
Langkah Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), M. Qodari, yang baru saja dilantik, menuai gelombang kritik tajam. Alih-alih membangun sinergi komunikasi publik yang sehat, Qodari justru dianggap memulai masa jabatannya dengan menciptakan kegaduhan lewat klaim kemitraan sepihak dengan sejumlah media digital independen atau new media.
Sejumlah media besar seperti Narasi, NKSTHI, hingga berbagai komunitas homeless media secara tegas membantah pernyataan Qodari yang mencatut nama mereka sebagai mitra pemerintah dalam New Media Forum. Penolakan masif ini memicu pertanyaan publik mengenai validitas data dan etika komunikasi yang diusung oleh Bakom RI di bawah kendalinya.
Gebrakan Kosong dan Minim Rekam Jejak
Wakil Ketua Umum DPN Gema Kosgoro, Agus Syafrudin menyoroti rekam jejak Qodari yang dinilai tidak memiliki prestasi menonjol saat berada di Kantor Staf Presiden (KSP). Menurutnya, penunjukan Qodari sebagai Kepala Bakom seharusnya dibuktikan dengan strategi komunikasi yang substansial, bukan sekadar klaim yang berujung pada bantahan publik.
“Publik sulit melihat apa kinerja nyata Qodari saat di KSP. Begitu menjabat Kepala Bakom, bukannya membuat sistem informasi yang kredibel, malah membuat gebrakan yang kontraproduktif. Mencatut nama media independen tanpa konfirmasi itu bukan prestasi, itu blunder fatal yang memalukan lembaga kepresidenan,” tegas Agus Syafrudin
Desakan Evaluasi Jabatan
Gema Kosgoro, menilai tindakan Qodari telah mencederai integritas profesi jurnalisme dan independensi media. Agus Syafrudin menganggap Qodari gagal memahami peta media digital di Indonesia dan cenderung menggunakan pola-pola klaim lama yang sudah tidak relevan.
“Saudara Qodari ini baru dilantik, tapi sudah memicu kegaduhan luar biasa. Klaim-klaim sepihak ini menunjukkan ada ambisi untuk terlihat bekerja, namun caranya serampangan. Gema Kosgoro mendesak agar posisi ini dievaluasi kembali. Jangan sampai Bakom RI hanya dijadikan alat untuk menyebar klaim tak berdasar yang justru merusak hubungan pemerintah dengan media,” ujar Agus saat ditemui wartawan.
Bantahan Keras Media Digital
Isu ini mencuat setelah rilis resmi dari Bakom RI menyebutkan keterlibatan media-media digital dalam program pemerintah. Tak lama berselang, redaksi media yang bersangkutan memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah diajak berkomunikasi, apalagi menyetujui untuk menjadi mitra resmi pemerintah.
Penolakan dari Narasi dan NKSTHI menjadi simbol bahwa media digital saat ini sangat menjaga jarak dengan kekuasaan demi mempertahankan independensi. Tindakan mencatut nama-nama tersebut dianggap sebagai bentuk upaya “penjinakan” media yang gagal total.
Kegaduhan yang ditimbulkan oleh M. Qodari di awal masa jabatannya menjadi sinyal merah bagi efektivitas Bakom RI ke depan. Tanpa adanya evaluasi dan perbaikan pola komunikasi, lembaga ini dikhawatirkan hanya akan menjadi pabrik klaim yang kehilangan kepercayaan di mata publik dan pelaku industri media digital. (Egi)
