JAKARTA | Harian Merdeka
Warga Jakarta menaruh harapan kepada Suhud. Pria kelahiran Jakarta pada 4 Juni 1969 ini diharapkan mampu punya gebrakan untuk menyerap aspirasi warga.
Sejak dipimpin Khoirudin, DPRD slow-slow saja. “Suhud harus menggebrak, jangan juga slow respon,” tegas pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul kepada wartawan, Sabtu (2/5).
Sebagai kader tulen PKS yang berkarir dari bawah, Adib yakin Suhud mampu membawa DPRD sebagai penyeimbang kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mbalelo. “Dari sampah, macet, banjir dan carut marutnya BUMD harus segera digeber,” tegasnya.
PKS sebagai partai pemenang Pemilu 2024 kata Adib harus mampu menjadi jembatan aspirasi warga. “Bukan cuma jadi pengekor doang, tugas Suhud berat,” terangnya.
Adib melanjutkan, sejak DPRD dipimpin Khoirudin situasi Kebon Sirih datar-datar saja. “Dewan sebagai pengawas harus mampu menjalankan perannya. Tegas dan berwibawa bukannya lembek,” ungkapnya.
Mekanisme Organisasi
Sementara Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan apresiasi kepada Khoirudin atas pengabdiannya selama menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta.
Menurut Kholid, kepemimpinan Khoirudin dinilai berperan besar dalam menjaga fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi DPRD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan seluruh warga Jakarta.
“PKS mengapresiasi dedikasi Pak Khoirudin dalam memperkuat peran DPRD sebagai lembaga representasi rakyat. Kontribusi beliau menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan kinerja kelembagaan,” ujar Kholid.
Anggota DPR RI dari Kota Depok dan Kota Bekasi itu melanjutkan bahwa dinamika kebijakan daerah dapat dikelola secara konstruktif dalam periode kepemimpinan Khoirudin, sehingga mendukung stabilitas pemerintahan daerah dan keberlanjutan berbagai agenda pembangunan.
Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi dan tata kelola kelembagaan yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Sirkulasi kepemimpinan ini bagian dari tata kelola kelembagaan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas dan pelayanan publik,” tambah Kholid. (Fj)
