Jakarta | Harian Merdeka
Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap mengawal seluruh proses pembangunan rumah susun (rusun) subsidi, termasuk penyelesaian dokumen hibah lahan seluas sekitar 30 hektare dari Lippo Group, guna mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk kepada negara untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Markas Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Penandatanganan komitmen hibah dilakukan perwakilan PT Lippo Cikarang, yakni Agus Aris Munandar, Marshal Martinus, Ketut Budi Wijaya, dan Rusbianto Wijaya bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kejaksaan Agung dan BPKP dalam mempercepat pembangunan rusun subsidi melalui pemanfaatan lahan hibah tersebut.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah.
“Ini merupakan kerja sama lintas sektor. Kami ingin memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai calon penghuni, kepada pengembang dan kontraktor yang akan membangun serta kepada pemerintah daerah dalam proses perizinan.
Targetnya, pada akhir tahun ini masyarakat sudah dapat melakukan akad dan mulai memesan unit rumah susun,” ujarnya.
Maruarar yang akrab disapa Ara ini mengatakan, meski penyaluran rumah subsidi tapak pada tahun lalu mencapai rekor tertinggi sebanyak 278 ribu unit, pembangunan rusun subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dipercepat.
Menurutnya, hibah lahan seluas 30 hektare di kawasan Meikarta merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan.
Ara menyampaikan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih mencapai 9,64 juta unit. Persoalan terbesar berada di wilayah perkotaan sehingga pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi utama yang terus didorong pemerintah.
Doakan Lippo Group Terus Tumbuh Bersama Rakyat Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut baik hibah lahan dari Lippo Group.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan swasta lainnya untuk ikut berkontribusi dalam penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan langkah ini diikuti swasta-swasta yang lain,” ujar Burhanuddin dalam pidatonya.
Ia menegaskan Kejaksaan Agung berkomitmen mempercepat seluruh proses administrasi agar perusahaan yang membantu pemerintah tidak terhambat oleh birokrasi.
“Kalau prosesnya terlalu lama, yang mau membantu bisa kapok. Karena itu kami berkomitmen mempercepat penyelesaiannya,” katanya.
Burhanuddin menjelaskan, Kejaksaan Agung akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta instansi terkait untuk meneliti kelengkapan dokumen hibah.
“Kalau seluruh dokumennya clean and clear, kami optimistis prosesnya bisa selesai dalam waktu kurang dari satu bulan,” ujarnya.
Jaksa karier dari Korps Adhyaksa ini mendoakan Lippo Group yang dipimpinan Pak Mochtar Ready dan James Ready terus berkembang sehingga dapat kembali berkontribusi melalui berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menegaskan, pihaknya siap mengawal seluruh proses pembangunan rusun subsidi agar berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.
Menurut Ateh, BPKP mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PKP Maruarar Sirait untuk memastikan Program 3 Juta Rumah terlaksana tanpa penyimpangan dan tepat sasaran.
“Kami akan bekerjasama Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Danantara, dan seluruh pihak terkait agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja informal,” ujar Ateh.
Ia juga mengapresiasi komitmen Lippo Group yang menghibahkan lahannya kepada negara.
Menurutnya, sinergi pemerintah dan swasta akan membantu mengurangi beban negara dalam penyediaan perumahan rakyat.
Selain itu, Ateh berharap pemerintah daerah turut mendukung program tersebut, termasuk dengan mempertimbangkan pemberian keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBG, sehingga biaya pembangunan dapat ditekan dan masyarakat memperoleh hunian dengan kepastian hukum yang jelas. (Egi)
