Jakarta | Harian Merdeka
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sedang berlangsung negosiasi terkait harga listrik hijau yang akan diekspor oleh Indonesia ke Singapura, agar memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.
“Nah, terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kita masih menegosiasikan harga. Regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.
Bahlil mengingatkan bahwa regulasi Indonesia menempatkan kewenangan penentuan harga listrik berada pada pemerintah.
Ia menegaskan bahwa Indonesia menginginkan kesepakatan yang tidak hanya membuka peluang ekspor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.
“Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan kedua pihak. Tinggal di titik itu saja dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu,” kata dia.
Bahlil menilai perkembangan kerja sama antara Indonesia dengan Singapura berlangsung dengan positif, meskipun proses negosiasi belum sepenuhnya selesai.
Rencana perdagangan listrik lintas batas menjadi bagian dari penguatan hubungan ekonomi kedua negara, khususnya dalam pengembangan energi hijau dan transisi energi. Namun, penyelesaian negosiasi harga tetap menjadi penentu agar kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan.
Kesepakatan harga yang seimbang dinilai penting agar ekspor listrik tidak hanya menjadi transaksi komersial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia serta mendukung keberlanjutan kerja sama energi dengan Singapura.
Kerja sama ekspor listrik hijau merupakan kelanjutan dari kerja sama sektor energi yang telah disepakati sejak tahun lalu. Selain ekspor listrik hijau, terdapat kerja sama lain yang mencakup pengembangan kawasan industri hijau, serta carbon capture and storage (CCS).
Selain sektor energi, pertemuan Indonesia dan Singapura juga membahas berbagai agenda kerja sama bilateral, mulai dari perdagangan, investasi, konektivitas, ekonomi digital, keamanan siber, hingga pertahanan.
Dari 26 kesepakatan yang ditandatangani, sebanyak 18 merupakan kerja sama antarpemerintah, sedangkan delapan lainnya merupakan kerja sama antarpelaku usaha. (Egi)
