JAKARTA | Harian Merdeka
Anda mau berbisnis? Mungkin bisa dicoba bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Apalagi kendaraan listrik di Indonesia semakin masif penggunaannya. Bagaimana berbisnis SPKLU?
Dikutip dari informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, skema perizinan SPKLU diatur berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020. Adapun izin untuk membuka SPKLU.
A. Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dengan persyarakatan:
– Nomor Induk Berusaha
– SPKLUyang berlokasi di minimal 2 provinsi
– Analisa kebutuhan penyediaan tenaga listrik
– Dokumen yang memuat peta lokasi dan persetujuan pemilik tanah, lahan atau bangunan SPKLU, yang ditembuskan ke Gubernur provinsi setempat.
B. Izin Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan syarat:
– Studi kelayakan
– RUPTL yang disahkan oleh menteri
Bisnis SPKLU menarik lantaran transaksinya sudah meningkat. PLN mencatat jumlah transaksi di SPKLU meningkat signifikan dengan total jumlah mencapai 119.600 kali transaksi. Jumlah ini meningkat sebanyak 404% dibanding tahun 2022 sebanyak 29.627 kali transaksi.
Pertumbuhan ekosistem EV juga terlihat dari peningkatan jumlah konsumsi listrik di SPKLU. Tahun 2023, totalnya mencapai 2.464.825 kilowatt hour (kWh) atau meningkat 564% dibandingkan tahun 2022 sebesar 436.656 kWh.
“Peningkatan jumlah transaksi dan konsumsi listrik di SPKLU ini menjadi sinyal positif pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Kami akan terus dorong agar ekosistem ini lebih maju, produktif di masa depan,” ujar Dirut PLN Darmawan
Darmawan mengatakan animo masyarakat terhadap kendaraan listrik kian meningkat pada 2023. Hal tersebut senada dengan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Oktober 2023, terdapat 74.988 unit motor listrik dan 20.414 mobil listrik yang telah beroperasi di Indonesia.
“PLN siap mendukung kebutuhan infrastruktur untuk pengisian daya kendaraan listrik, ke depan PLN akan terus menambah SPKLU sehingga sektor transportasi akan makin ramah lingkungan,” tambahnya. (jr)
