Tangerang | Harian Merdeka
Gelombang dukungan terhadap program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), terus mengalir deras di daerah. Di Kabupaten Tangerang, sedikitnya 1.500 wanita yang tergabung dalam relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Tangerang, Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tigaraksa, Senin siang (29/6/2026).
Massa aksi yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu tersebut tampak kompak mengenakan pakaian putih dipadu kerudung cokelat. Mereka membentangkan berbagai atribut berupa spanduk yang berisi pernyataan sikap mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam memastikan keberlanjutan program pemenuhan gizi bagi siswa, balita, lansia, hingga ibu hamil.
Sembari menyuarakan aspirasi, emak-emak relawan ini juga melantunkan yel-yel yang menggambarkan dampak positif instan dari program nasional tersebut terhadap geliat ekonomi lokal, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penyedia katering di wilayah Tangerang.
Koordinator Aksi Damai Dukungan MBG, Khotib Yani, menegaskan bahwa gerakan moral ini bertujuan untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional ini tidak mandek akibat hambatan di tingkat birokrasi maupun isu-isu eksternal lainnya.
“Maka dari itu, kami relawan ini ingin mendorong bahwa program ini terus dilanjutkan dan jangan sampai tertunda bahkan ditutup,” ucap Khotib Yani di sela-sela aksi.
Desak Payung Hukum Jelas dan Berantas Korupsi
Dalam tuntutannya, massa SPPG meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang ikut mendorong terciptanya regulasi atau dasar undang-undang yang kuat agar tata kelola program MBG memiliki kepastian hukum jangka panjang. Khotib juga menggarisbawahi komitmen para relawan untuk menjaga integritas pelaksanaan di lapangan, termasuk mendukung penuh pembersihan aparatur jika ditemukan penyelewengan.
“Walaupun ada kejadian di pusat soal korupsi dan lain sebagainya, itu harus kita berantas sama-sama, harus kita berantas sampai tuntas,” tuturnya.
Selain itu, pihak SPPG berkomitmen untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat demi menjamin mutu pangan serta kandungan nutrisi yang didistribusikan kepada para penerima manfaat.
“Tentunya kita akan melaksanakan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan menunya, gizinya, akan kita tingkatkan tentunya. Kami juga memohon pemerintah daerah ikut mengawasi kami, sebagai mitra agar SPPG dalam menjalankan ketentuan,” kata dia.
Respons Bupati Tangerang
Aksi damai yang berjalan tertib ini direspons langsung oleh Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, yang menemui massa di lapangan. Pemkab Tangerang langsung memfasilitasi audiensi bersama perwakilan massa dengan melibatkan jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta unsur Forkopimda.
Maesyal memastikan seluruh poin aspirasi yang dibawa oleh relawan SPPG, mulai dari jaminan keberlanjutan program hingga tuntutan akuntabilitas, akan segera diteruskan ke Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pemegang otoritas pusat.
“Dan kami juga menerima perwakilan 10 orang tadi untuk diterima bersama dengan Dinas Kesehatan, Disdik, dan juga ada beberapa Forkopimda juga hadir. Mereka menyampaikan menyampaikan hal yang sama,” katanya.
Bupati juga menekankan pentingnya komitmen bersama dari para pekerja kemitraan pemenuh gizi untuk menjaga standar kualitas pelayanan agar tidak muncul celah persoalan di kemudian hari.
“Lebih-lebih saya billing gini, lebih-lebih kalau kita sudah optimal, mudah-mudahan ini tidak terjadi keracunan, tidak terjadi kelambatan, tidak terjadi pengurangan menu dan gizi porsinya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ungkap Maesyal.
Aksi penyampaian pendapat di muka umum ini mendapatkan pengawalan ketat dari ratusan personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Tangerang yang bersiaga menjaga kondusivitas kamtibmas di area Puspemkab hingga massa membubarkan diri secara teratur. (Egi)
