JAKARTA | Harian Merdeka
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis dapat menghentikan impor impor sepenuhnya pada 2026. Target ambisius ini didorong oleh penerapan biodiesel 40 persen (B40), peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, serta rencana uji coba biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan rampung pada semester pertama 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut tren penurunan impor solar dalam dua tahun terakhir menjadi landasan kuat optimisme pemerintah. Impor solar tercatat turun dari sekitar 8,3 juta ton pada 2024 menjadi sekitar 5 juta ton pada 2025.
“Saya bersyukur bahwa impor solar kita terus menurun secara signifikan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi pemanfaatan biodiesel domestik sepanjang 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter atau 105,2 persen dari target 13,5 juta kiloliter. Kebijakan ini berhasil menghemat devisa sebesar Rp130,21 triliun, menurunkan emisi 38,88 juta ton CO2 ekuivalen, serta meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.
Bahlil menegaskan, target bebas impor solar akan semakin realistis dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur. “Jika B50 diterapkan dan RDMP beroperasi penuh, impor solar tidak lagi diperlukan pada 2026,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah masih membuka opsi impor terbatas untuk solar berkualitas tinggi CN51 yang dibutuhkan sektor industri berat, mengingat kapasitas produksi domestik belum sepenuhnya tersedia.
Untuk mendukung program ini, pemerintah menyiapkan insentif biodiesel B40 2026 di kisaran Rp51 triliun dengan target alokasi 15,65 juta kiloliter. Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi menyebut alokasi tersebut relatif sama dengan tahun sebelumnya dan akan diputuskan oleh Komite Pengarah BPDP dalam waktu dekat.
Program biodiesel 2026 diperkirakan memberi dampak ekonomi signifikan, mulai dari penghematan devisa hingga Rp139 triliun, peningkatan nilai tambah CPO sebesar Rp21,8 triliun, penyerapan lebih dari 1,9 juta tenaga kerja, serta penurunan emisi hingga 41,5 juta ton CO2 ekuivalen. (rhm)
