JAKARTA | Harian Merdeka
Bantuan pasca bencana Sumatra belum sepenuhnya mampu memulihkan ekonomi warga terdampak. Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret agar pemulihan ekonomi masyarakat di tiga provinsi di Sumatra berjalan lebih cepat.
Menurut Arif, bantuan yang pemerintah salurkan saat ini belum cukup mendorong pemulihan ekonomi warga. Akibatnya, banyak masyarakat masih kesulitan bangkit setelah bencana.
Bantuan Pasca Bencana Sumatra Dinilai Belum Efektif
Menurut Arif Rahman, bantuan yang pemerintah salurkan saat ini belum cukup mendorong pemulihan ekonomi warga. Akibatnya, banyak masyarakat masih kesulitan bangkit pasca bencana.
“Banyak peternak terdampak, mulai dari sapi, itik, unggas, hingga babi. Saat ini, pemerintah hanya memberikan pakan ternak dan layanan kesehatan hewan. Padahal, banyak sapi warga hilang terseret bencana,” ujar Arif Rahman.
Arif menyampaikan pernyataan itu dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama pemerintah. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mewakili pemerintah.
Selanjutnya, Arif Rahman menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai, koordinasi yang lemah membuat bantuan tidak tepat sasaran.
“Jika membahas kebutuhan anggaran pasca musibah, semua pihak harus menyampaikannya secara jelas dan sinkron. Jangan sampai, pemerintah provinsi dan kementerian menyampaikan angka berbeda karena hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya.
Selain itu, Arif Rahman menegaskan bahwa dukungan pemerintah harus langsung menyentuh masyarakat terdampak. Ia menilai, dukungan tersebut dapat berbentuk kebijakan maupun alokasi anggaran.
“Jika koordinasi tidak berjalan, bantuan pemerintah tidak akan maksimal. Kami ingin, program Presiden Prabowo Subianto benar-benar mendorong pemulihan ekonomi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Arif Rahman menyoroti peran Kementerian Kehutanan dalam mencegah bencana serupa. Ia meminta, kementerian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin kehutanan.
Arif menilai, evaluasi tersebut penting, terutama di wilayah hulu sungai dan lereng pegunungan yang rawan banjir. Langkah ini, menurutnya, akan melindungi masyarakat dan perekonomian mereka.
“Menteri Kehutanan harus bersikap tegas, tidak hanya membahas ganti rugi atau pidana. Pemerintah harus mengutamakan pencegahan, agar banjir tidak berulang setiap tahun,” tegas Arif Rahman. Menurut Arif Rahman, bantuan pasca bencana Sumatra harus menyasar pemulihan ekonomi warga secara langsung.(Egi)
