JAKARTA | Harian Merdeka
Sebuah unggahan sederhana tentang menu Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu burger berisi kacang panjang dan wortel, berujung pada teguran resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Bukan karena hoaks, bukan karena kebencian, bukan pula karena pornografi atau penipuan digital, melainkan karena kritik. Di titik inilah publik patut bertanya. Sejak kapan menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan publik dianggap sebagai pelanggaran yang layak ditegur negara?
Ketua Forum Sipil Bersuara ( Forsiber) Hamdi Putra mengatakan,kasus ini bukan soal burger, apalagi soal sayur. Ini soal cara negara memandang warganya di ruang digital.
“Komdigi memilih turun tangan bukan untuk membersihkan ruang digital dari judi online, penipuan daring, spam investasi bodong, atau iklan pinjol ilegal yang merajalela, tetapi justru untuk menegur seorang warganet yang memotret realitas program pemerintah apa adanya,” kata Hamdi dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
Hampir menilai kritik yang lahir dari pengalaman konkret malah dianggap sebagai ancaman. Di sini, negara tampak alergi terhadap cermin.
Program MBG dibiayai oleh uang publik, dijalankan atas nama kepentingan publik, dan berdampak langsung pada jutaan anak.
- Maka kritik atas mutu, isi, dan pelaksanaannya adalah hak warga negara, bukan bentuk pembangkangan,” ujar Hamdi.
Ketika Komdigi ikut campur untuk “mengoreksi” ekspresi kritik tersebut, pesan yang sampai ke publik sangat jelas. Silakan dukung, tapi jangan kritik. Silakan memuji, tapi jangan menguji. Ini bukan literasi digital, ini upaya pembungkaman.
Yang lebih bermasalah, langkah Komdigi menampilkan prioritas yang timpang. Ruang digital Indonesia penuh dengan konten yang benar-benar merusak. Mulai dari penipuan yang menelan korban, judi online yang menyasar anak, hingga hoaks yang memecah belah. Namun respons negara sering lambat dan normatif.
Menurut saya, aneh rasanya melihat betapa sigapnya negara ketika yang dipersoalkan adalah citra program unggulan.
*Seolah-olah fungsi utama pengawasan digital bukan melindungi warga negara, melainkan menjaga perasaan kekuasaan,” jelasnya
Teguran semacam ini menciptakan efek gentar. Bukan hanya pada satu akun, tetapi pada jutaan pengguna lain yang menyaksikan. Pesannya tersirat namun tegas. Kritik bisa berakhir masalah. Dalam jangka panjang, ini membunuh diskusi publik.
Demokrasi digital tidak mati karena hoaks semata, tetapi karena ketakutan untuk berbicara. Ketika warga mulai menahan diri bukan karena argumentasinya lemah, melainkan karena takut ditegur negara, maka yang runtuh bukan etika digital, melainkan kebebasan sipil.
Ironisnya, Komdigi seharusnya menjadi penjaga ruang dialog yang sehat, bukan wasit yang memihak. Negara tidak kehilangan wibawa karena dikritik, justru kehilangan legitimasi ketika alergi terhadap kritik. Program yang baik tidak takut ditertawakan, diuji, atau dipersoalkan. Yang rapuhlah yang butuh pembungkaman.
Jika kritik atas burger saja dianggap masalah, bagaimana nasib kritik yang lebih besar? Jika foto menu sekolah bisa berakhir teguran, bagaimana dengan laporan kegagalan kebijakan yang lebih serius?
Kasus ini adalah sinyal peringatan. Ada kecenderungan berbahaya ketika pengelolaan ruang digital bergeser dari perlindungan publik menuju pengendalian opini.
Komdigi perlu diingatkan bahwa ruang digital bukanlah etalase propaganda, melainkan arena demokrasi.
“Warganet bukan musuh negara, dan kritik bukan konten terlarang,” bebernya
Jika negara terus sibuk menegur suara yang tidak nyaman alih-alih membenahi substansi masalah, maka yang sedang dibangun bukanlah masyarakat digital yang sehat, melainkan budaya diam yang dipaksakan. Dan dalam sejarah mana pun, negara yang takut pada kritik selalu punya masalah yang lebih besar dari sekadar burger.(Agus).
