Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Ekbis · 5 Feb 2026 14:46 WIB ·

Bursa Ketua OJK Menghangat, Pengamat Ungkap Riwayat Hukum Misbakhun


Bursa Ketua OJK Menghangat, Pengamat Ungkap Riwayat Hukum Misbakhun Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Isu bakal masuknya Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ke dalam bursa calon Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menggantikan Mahendra Siregar yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu, menuai tanggapan kritis dari para pengamat.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menilai, jika Misbakhun yang terpilih, hal itu dapat menjadi sinyal buruk bagi independensi sektor keuangan.

“Itu sinyal buruk. Ini menandakan makin pudarnya independensi lembaga-lembaga tinggi, seperti Bank Indonesia dan OJK, serta akan sangat rentan diintervensi menurut selera dan kepentingan kekuasaan,”

Irvan mengakui Misbakhun memiliki rekam jejak sebagai mantan aparat pajak dan pengalaman di Komisi XI yang membidangi keuangan. Namun, latar belakangnya sebagai politisi aktif dan mantan narapidana dinilai menjadi catatan krusial yang patut dipertimbangkan.

Untuk diketahui, Mukhamad Misbakhun pernah dipidana terkait kasus pemalsuan dokumen Letter of Credit (L/C) Bank Century pada 2010-2011. Dia sempat divonis 1 tahun penjara, kemudian diperberat menjadi 2 tahun oleh Pengadilan Tinggi. Namun, dia dibebaskan setelah Mahkamah Agung melalui Peninjauan Kembali (PK) memutuskan perkara tersebut merupakan sengketa perdata, bukan pidana.]

Lebih lanjut, Irvan berpandangan bahwa lemahnya fungsi pengawasan OJK tercermin dari maraknya kasus investasi bodong, gagal bayar asuransi, dan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, yang menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan.

Ia memperingatkan bahwa proses penyelesaian berbagai masalah itu berpotensi makin terhambat jika oligarki politik dan bisnis menguasai institusi pengawas seperti OJK.

Oleh karena itu, Irvan mendesak agar sosok pemimpin OJK yang baru haruslah seorang profesional dengan rekam jejak bersih dan kompetensi mumpuni di bidang keuangan serta pasar modal.

“Ditambah, memiliki karakter tegas dan tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun, termasuk pemerintah,” kata Irvan.

Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak tahu terkait rumor tersebut. Bendahara Negara itu menyatakan bahwa dirinya sedang fokus membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk proses pemilihan ketua OJK.

“Oh saya nggak tahu. Ini kan saya baru membentuk Pansel. Baru minta BI untuk mengirim orangnya ke Pansel, dan nanti kita akan undang beberapa tokoh masyarakat yang kompeten untuk bergabung dalam Pansel,”

Di sisi lain, Misbakhun sendiri menyatakan belum mengetahui kabar tersebut. Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa tugasnya saat ini masih fokus sebagai Ketua Komisi XI DPR RI.

“Saya belum tahu, sampai saat ini tugas dari partai saya adalah sebagai Ketua Komisi XI DPR,”

Dia mengaku belum ada komunikasi dengan Pansel OJK dan enggan berandai-andai. (Egi)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

DJP Gencar Kejar Pajak di Sektor Digital, Jam Tangan hingga Rumah Mewah

21 April 2026 - 17:11 WIB

Bahlil Tegaskan Harga LPG 3 Kg Tetap Stabil

21 April 2026 - 16:39 WIB

Kenaikan BBM dan Elpiji Nonsubsidi: Raport Merah Bahlil Lahadalia

21 April 2026 - 12:10 WIB

Pengamat : Menteri Perdagangan Pelihara Monopoli, Suburkan Impor Ilegal

20 April 2026 - 13:14 WIB

Prestasi Gemilang, PERUMDAM TKR Raih TOP BUMD Awards.

16 April 2026 - 12:01 WIB

Cara Negara Memperkaya Oligarki Sawit Lewat Alokasi Volume Biodiesel B50

15 April 2026 - 13:02 WIB

Trending di Ekbis