Bali | Harian Merdeka
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menegaskan pentingnya percepatan implementasi energi bersih serta modernisasi layanan kelistrikan di Bali. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja BAKN bersama jajaran PT PLN (Persero) dan subholding di Unit Pembangkitan Bali Power Generation, Denpasar, Bali.
Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (Demer) menjelaskan, pengawasan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan tata kelola subsidi listrik agar lebih tepat sasaran, tetapi juga mendorong pengembangan energi ramah lingkungan di Pulau Dewata.
Menurut Demer, Bali sebagai destinasi wisata internasional membutuhkan sistem energi yang andal sekaligus berkelanjutan. Karena itu, pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan potensi bendungan dinilai perlu terus dikembangkan untuk mendukung kebutuhan listrik jangka panjang.
Selain membahas transisi energi, BAKN juga menyoroti dampak operasional pembangkit listrik terhadap masyarakat sekitar. PLN diminta memastikan adanya tanggung jawab sosial yang tepat sasaran, khususnya bagi warga yang terdampak kebisingan maupun persoalan lingkungan lainnya.
BAKN turut menekankan pentingnya penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang matang demi menjaga stabilitas pasokan listrik di Bali. Keandalan sistem kelistrikan dinilai sangat penting untuk menjaga citra Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia.
Di sisi lain, digitalisasi layanan kelistrikan juga menjadi perhatian serius. BAKN mendorong percepatan penerapan Advanced Metering Infrastructure (AMI) atau smart meter guna meningkatkan efisiensi layanan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan listrik secara digital.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai penggunaan smart meter sudah menjadi kebutuhan di era modern, mengingat mayoritas masyarakat kini telah memanfaatkan smartphone dalam aktivitas sehari-hari.
Melalui pengawasan ini, Demer berharap pengelolaan sektor ketenagalistrikan di Bali dapat berjalan lebih efisien, akuntabel, berorientasi lingkungan, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. (Egi)
