JAKARTA | Harian Merdeka
Danantara berpotensi picu kontrol ekonomi absolut menjadi sorotan publik setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara resmi dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wacana super-holding BUMN ini memantik diskusi luas di kalangan pengamat ekonomi dan tokoh politik nasional.
Pemerintah memproyeksikan Danantara sebagai instrumen transformasi pengelolaan aset negara, serupa dengan Temasek di Singapura. Namun, sejumlah pihak menilai pembentukan lembaga ini menyimpan risiko struktural jika tidak dibarengi transparansi dan akuntabilitas yang kuat.
Kekhawatiran utama muncul pada potensi pemusatan kontrol ekonomi dan melemahnya ruang kompetisi sektor swasta. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.
Dominasi Aset BUMN Jadi Sorotan
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, memberikan peringatan keras terkait potensi munculnya etatisme ekonomi di Indonesia. Ia menilai dominasi negara dalam penguasaan aset sudah berada pada level tinggi.
Menurut Denny, rasio aset BUMN saat ini mencapai sekitar 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori kapitalisme negara yang cukup kuat.
“Data menunjukkan aset BUMN mencapai sekitar Rp10.400 triliun, sementara PDB berada di kisaran Rp20.892 triliun. Ini mencerminkan state capitalism yang tebal, mirip Vietnam dan hanya kalah ekstrem dari China,” ujar Denny, Minggu (18/01/2026).
Ironi Efisiensi dan Beban Utang
Ia juga menyoroti ironi efisiensi di tubuh BUMN. Sekitar 80 persen dividen negara hanya berasal dari 20 persen perusahaan, terutama sektor perbankan dan telekomunikasi.
Sementara itu, banyak BUMN konstruksi justru menanggung utang besar yang berpotensi membebani negara. Menurut Denny, konsolidasi aset tanpa perbaikan efisiensi hanya akan memindahkan masalah ke wadah yang lebih besar.
Ancaman Etatisme dan Sektor Swasta
Denny menilai Danantara juga berisiko memicu efek crowding out. Dominasi pembiayaan proyek pemerintah melalui BUMN dapat membuat sektor swasta kesulitan mengakses modal.
“Jika Danantara menjadi alat kontrol politik terpusat, swasta akan semakin sulit bergerak. Semua proyek harus menunggu restu pusat. Inilah bentuk nyata etatisme ekonomi,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya mekanisme pengawasan. Menurutnya, Danantara hanya akan membawa manfaat jika beroperasi profesional dan mendorong efisiensi tanpa bergantung pada APBN.
“Jika justru terjadi sentralisasi kekuasaan ekonomi, maka Danantara menjadi ancaman serius bagi iklim usaha nasional,” pungkasnya. (Rhm)
