Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Nasional · 6 Apr 2026 15:55 WIB ·

Desakan Evaluasi Misi UNIFIL Menguat, DPR Soroti Keselamatan Prajurit TNI


Desakan Evaluasi Misi UNIFIL Menguat, DPR Soroti Keselamatan Prajurit TNI Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Wacana evaluasi keterlibatan Indonesia dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon kembali menguat. Hal ini mencuat setelah adanya usulan dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyoroti aspek keselamatan prajurit di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menyatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius keberlanjutan penugasan pasukan TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Menurutnya, evaluasi menyeluruh termasuk kemungkinan relokasi atau penarikan pasukan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya.

Ia menekankan bahwa pasukan perdamaian pada prinsipnya bertugas menjaga stabilitas di wilayah pascakonflik, bukan berada di tengah situasi pertempuran aktif. Dalam konteks ini, meningkatnya ketegangan di Lebanon Selatan dinilai perlu menjadi perhatian serius bagi PBB dan pemerintah Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul insiden gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian. Peristiwa ini mendorong berbagai pihak untuk meminta adanya peninjauan ulang terhadap kondisi keamanan di wilayah penugasan.

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan pandangannya melalui media sosial, dengan mendorong PBB agar segera mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan menghentikan sementara misi atau memindahkan pasukan dari area berisiko tinggi.

Ia menilai bahwa pasukan penjaga perdamaian seharusnya ditempatkan di zona yang relatif aman, bukan di wilayah yang masih menjadi arena konflik bersenjata. Selain itu, ia juga mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh atas insiden yang menewaskan prajurit Indonesia.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum menyampaikan keputusan resmi terkait usulan tersebut. Namun, berbagai masukan dari DPR dan tokoh nasional dinilai akan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya terkait keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian internasional. (Fj)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Lapas Gunungsitoli Rayakan HBP ke-62 Lewat Aksi Bersih Fasilitas Umum

12 April 2026 - 21:38 WIB

Diskusi ART dan Kedaulatan Media: Keterbukaan Perdagangan Harus Sejalan dengan Perlindungan Pers Nasional

12 April 2026 - 21:16 WIB

Lapas Gunungsitoli Perkuat Disiplin Petugas, Tegaskan Larangan Judi Online

10 April 2026 - 12:29 WIB

Puluhan Ribu Motor Listrik MBG Lukai Jutaan Guru Honorer, BaraNusa: Efisiensi Anggaran Cuma Omong Kosong, Bubarkan MBG

10 April 2026 - 11:31 WIB

Petugas Lapas Gunungsitoli Ikuti Penguatan Fungsi Pengamanan dan Intelijen

10 April 2026 - 11:28 WIB

Pemprov Banten Tetapkan 11 WPR di Lebak dan Pandeglang, Tambang PT Dilarang Masuk

10 April 2026 - 11:25 WIB

Trending di Nasional