JAKARTA | Harian Merdeka
Kelapa sawit masih menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia yang berperan besar dalam menyumbang devisa negara, menopang ketahanan energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik potensi ekonominya yang besar, pengembangan sawit juga menyimpan risiko serius terhadap lingkungan dan kehidupan sosial, terutama di wilayah-wilayah sensitif seperti Papua.
Peneliti Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam memenuhi kebutuhan bahan baku energi alternatif dan permintaan pasar global. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perluasan sawit tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Tanaman sawit berisiko mendorong konversi hutan yang masih tersisa. Padahal, kita baru saja mengalami berbagai bencana alam yang menjadi pengingat bahwa tata kelola sumber daya alam yang serampangan membawa dampak serius,” ujar Eliza saat dimintai tanggapan terkait rencana perluasan perkebunan sawit di Papua, Kamis (18/12/2025).
Menurut Eliza, rangkaian bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan pelaku usaha agar tidak kembali menempatkan kepentingan ekonomi jangka pendek di atas perlindungan lingkungan.
Ia menekankan bahwa peningkatan produksi sawit sejatinya tidak harus dilakukan melalui pembukaan lahan baru. Alternatif yang dinilai jauh lebih aman dan berkelanjutan adalah meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat yang saat ini masih tertinggal dibandingkan perkebunan besar swasta.
Berdasarkan data, kontribusi perkebunan rakyat terhadap total produksi sawit nasional mencapai sekitar 34,84 persen. Namun, produktivitasnya relatif rendah. Jika potensi tersebut dioptimalkan melalui intensifikasi, tambahan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dapat diperoleh tanpa perlu menebang hutan.
Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah program peremajaan sawit rakyat atau replanting. Eliza menyebut replanting tidak hanya berfungsi mengganti tanaman tua yang produktivitasnya menurun, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Kebutuhan replanting semakin mendesak karena masih banyak tanaman sawit rakyat yang sudah tua dan tidak lagi optimal,” katanya.
Di sisi lain, permintaan terhadap sawit terus meningkat, baik dari dalam negeri melalui kebijakan mandatori biodiesel seperti B40 dan B50, maupun dari pasar global. Dalam kondisi tersebut, ekspansi lahan kerap dijadikan solusi cepat untuk mengejar pasokan, meskipun konsekuensinya adalah deforestasi.
“Padahal, luas hutan kita semakin terbatas dan semestinya dipertahankan,” ujar Eliza.
Ia mengingatkan bahwa pengembangan sawit berisiko mengorbankan hutan primer, menghilangkan keanekaragaman hayati, meningkatkan emisi karbon, serta memicu konflik sosial dengan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada hutan.
Sejalan dengan itu, kebijakan moratorium sawit yang berlaku sejak 2018 menegaskan prinsip “intensifikasi tanpa ekspansi”, yakni meningkatkan produksi melalui optimalisasi lahan eksisting, bukan dengan membuka kawasan hutan baru.
Program replanting dinilai sejalan dengan prinsip tersebut. Kegiatan peremajaan sawit bersifat padat karya karena melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penebangan tanaman lama, persiapan lahan, penanaman bibit unggul, hingga pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur pendukung.
“Setiap hektare replanting diperkirakan dapat menyerap satu hingga dua tenaga kerja langsung pada fase awal selama enam sampai 12 bulan, serta menciptakan lapangan kerja tidak langsung di sepanjang rantai pasok, termasuk pengolahan dan distribusi,” jelas Eliza.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, menegaskan bahwa peningkatan produksi energi alternatif melalui perluasan lahan sawit bukanlah solusi berkelanjutan. Menurutnya, ekspansi sawit untuk mendukung mandatori biodiesel B50 justru berpotensi menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang serius.
“Ini adalah strategi jalan pintas yang sarat risiko. Ekspansi sawit berpotensi memicu bencana ekologis, konflik agraria, dan bahkan krisis pangan,” kata Achmad.
Ia menyoroti potensi konflik antara kebutuhan energi dan pangan. Penerapan mandatori B50 pada 2026 diperkirakan membutuhkan tambahan bahan baku biodiesel berbasis sawit atau fatty acid methyl ester (FAME) hingga 19 juta kiloliter. Kebutuhan besar tersebut dikhawatirkan memicu perebutan CPO antara sektor energi dan pangan.
“Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kondisi ini bisa mengancam pasokan minyak goreng di dalam negeri dan mendorong kenaikan harga,” ujarnya.
Menurut Achmad, dampak dari kebijakan yang tidak cermat pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Dengan berbagai risiko tersebut, para pengamat menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan pengembangan sawit, khususnya di wilayah rawan dan sensitif seperti Papua. Pendekatan intensifikasi, percepatan peremajaan sawit rakyat, perlindungan hutan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat dinilai sebagai jalan tengah yang lebih adil dan berkelanjutan.(Fj)
