Jakarta | Harian Merdeka
Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya penguatan kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Koperasi guna mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah pengembangan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai sumber energi alternatif yang lebih efisien dan memanfaatkan potensi energi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Provinsi Bali, Kamis (18/6/26). Ia menilai sinergi lintas lembaga perlu terus diperkuat agar program-program yang dijalankan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Hari ini kami rapat dengan PGN, kemudian juga BNI, dan Kementerian Koperasi. Kami ingin memastikan bahwa sinergitas antara BUMN dan Kementerian Koperasi ini berjalan dengan baik,” ujar Gde.
Dalam agenda tersebut, Komisi VI DPR RI turut membahas perkembangan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Bali. Pembahasan mencakup dukungan pembiayaan bagi koperasi serta peluang kolaborasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk memperluas pemanfaatan CNG di berbagai sektor masyarakat.
Menurut Gde, pengembangan penggunaan CNG memiliki arti penting dalam mendukung kemandirian energi nasional. Pasalnya, CNG berasal dari sumber energi domestik, berbeda dengan LPG yang masih mengandalkan pasokan impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan nasional.
“Kami juga melihat bagaimana PGN melakukan penetrasi terhadap penggantian LPG ke CNG. Ini sebenarnya lebih menguntungkan karena CNG merupakan produksi dalam negeri, sementara LPG masih impor,” jelasnya.
Ia menambahkan, optimalisasi penggunaan gas bumi tidak hanya berpotensi meningkatkan efisiensi konsumsi energi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional secara maksimal.
Karena itu, Komisi VI DPR RI mendorong agar program perluasan penggunaan CNG dapat segera diwujudkan secara lebih luas, termasuk di Bali. Upaya tersebut dinilai membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, BUMN, koperasi, hingga lembaga keuangan.
“Saya berharap nantinya program ini benar-benar bisa direalisasikan di Bali. Tentu ini bukan hanya untuk kepentingan Bali, tetapi juga untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan,” pungkas Legislator asal Daerah Pemilihan Bali tersebut. (Egi)
