JAKARTA I Harian Merdeka
Klaim Presiden Prabowo bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membuka satu juta lapangan kerja terdengar impresif.
Ketua Forum Sipil Bersuara (FORSIBER),
Hamdi Putra, mengatakan, di tengah kegelisahan publik soal pengangguran dan mahalnya biaya hidup, angka itu bekerja seperti kantong ajaib doraemon.
Namun justru karena itulah klaim ini perlu dibongkar. Sebab dalam kebijakan publik, angka besar sering kali bukan cermin realitas, melainkan bagian dari pencitraan.
*Hingga saat ini, jumlah dapur MBG tercatat sebanyak 21.791 unit. Setiap dapur disebut mempekerjakan antara 20 hingga 50 orang,” kata Hamdi Putra kepada Wartawan, Selasa (3/2/2026).
Hamdi menyebutkan,jika semua angka itu diterima mentah-mentah, maka secara matematis jumlah tenaga kerja yang terlibat memang berada di rentang 435 ribu hingga 1,09 juta orang.
” Di titik inilah angka “satu juta” lahir. Namun berhenti di sini berarti berhenti pada hitungan kasar,” ujarnya.
Masalah pertama adalah bahwa angka 20-50 pekerja per dapur bukanlah angka lapangan kerja baru, melainkan angka operasional.
Ia menunjukkan berapa banyak orang yang terlibat agar sebuah dapur bisa berfungsi, bukan berapa banyak orang yang sebelumnya menganggur lalu memperoleh pekerjaan baru.
Dalam praktiknya, dapur MBG beroperasi dengan struktur kerja yang relatif seragam.
Sekitar 15-23 orang berada di inti produksi (kepala dapur, koki, asisten, tenaga persiapan, dan kebersihan).
” Distribusi dan logistik menyerap sekitar 7-14 orang, sementara administrasi dan pengawasan hanya 2-5 orang,” bebernya.
Total realistisnya berada di kisaran 30-38 orang.
Angka 50 hanya tercapai jika semua kategori dihitung tanpa penyaringan status kerja, termasuk relawan, pekerja paruh waktu, dan personel yang merangkap tugas dari institusi lain.
Di sinilah persoalan kedua muncul. Status kerja. Dalam logika statistik ketenagakerjaan, tidak semua orang yang “terlibat” dapat disebut sebagai penciptaan lapangan kerja.
Pekerja yang berpindah dari katering lama ke dapur MBG tidak menambah jumlah pekerjaan nasional.
” Guru, ASN, atau aparat yang ditugaskan mengawasi distribusi bukanlah tenaga kerja baru,” ucapnya.
Namun dalam banyak presentasi kebijakan, semua kategori ini sering dijumlahkan, lalu disajikan sebagai satu angka tunggal, yaitu lapangan kerja.
Jika komposisi pekerja per dapur dibedah lebih jujur, sekitar 40-55 persen dapat dikategorikan sebagai pekerja benar-benar baru.
Sisanya adalah pekerja pindahan, alih fungsi, atau tenaga semu. Dengan asumsi moderat 35 pekerja per dapur, total pekerja bruto MBG berada di kisaran 760 ribu orang.
Setelah dikoreksi berdasarkan status kerja, jumlah lapangan kerja baru yang benar-benar tercipta kemungkinan hanya sekitar 350-450 ribu. Angka ini tetap signifikan, tetapi jelas jauh dari satu juta.
Pembongkaran ini juga sejalan dengan data makro ketenagakerjaan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sepanjang satu tahun terakhir, total penambahan penduduk bekerja secara nasional hanya sekitar 1,9 juta orang.
Jika MBG benar-benar menciptakan satu juta lapangan kerja baru, maka lebih dari separuh seluruh pekerjaan baru di Indonesia dalam setahun harus berasal dari satu program tunggal.
Dia menegaskan bahwa ,klaim ini menempatkan MBG sebagai mesin pencipta kerja yang mengalahkan gabungan sektor industri, perdagangan, pertanian, dan jasa.
“Sebuah posisi yang tidak tercermin dalam struktur ekonomi maupun data pengangguran nasional yang hanya turun tipis,” sebutnya.
Di titik inilah angka satu juta “overclaim”. Yang dihitung bukan “pekerjaan baru”, melainkan “orang yang terlibat”. Bukan “net job creation”, melainkan angka bruto tanpa memperhitungkan pekerjaan yang hilang atau berpindah.
Dalam kebijakan publik, perbedaan ini bukan soal teknis kecil, melainkan soal kejujuran intelektual.
Menurutnya, program MBG dapat dan memang menciptakan pekerjaan. Ia membuka peluang bagi tenaga dapur, distribusi, dan logistik di banyak daerah.
Namun membesarkan dampaknya menjadi satu juta lapangan kerja dengan menyatukan pekerja baru, pekerja pindahan, relawan, dan aparatur negara ke dalam satu angka tunggal bukanlah analisis, melainkan narasi.
“Dan di titik itulah publik perlu waspada. Ketika angka besar dipakai bukan untuk membuka realitas, melainkan untuk menutupinya,” sebutnya.
Jika pemerintah yakin pada dampak MBG, seharusnya yang dibuka bukan klaim, melainkan data mikro berapa pekerja baru per dapur, berapa yang bergaji penuh, berapa yang bertahan lebih dari enam bulan.
Tanpa itu, angka satu juta akan terus bergaung bukan sebagai fakta yang bisa diverifikasi, melainkan sebagai slogan pencitraan.(Agus).
