BANTEN | Harian Merdeka
Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menghadiri kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam upaya mewujudkan sektor pariwisata yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas.
Dalam sambutannya, Tinawati menyampaikan apresiasi sekaligus rasa haru dapat hadir secara langsung di tengah para peserta pelatihan. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap kelompok difabel.
“Terima kasih atas undangannya. Ini kali pertama saya hadir dalam kegiatan seperti ini, dan saya sangat terharu bisa bertemu langsung dengan teman-teman penyandang disabilitas. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan awal, tetapi terus berlanjut dan berkembang,” ujar Tinawati, Selasa (11/11/2025).
Tinawati menjelaskan, keberadaan pelatihan ini selaras dengan visi dan misi Gubernur Banten untuk mewujudkan Banten yang indah, kuat, dan ramah bagi semua pihak. Sebagai Ketua TP PKK sekaligus Bunda Literasi Provinsi Banten, ia menegaskan pentingnya lingkungan pariwisata yang ramah anak, ramah keluarga, dan ramah disabilitas.
“Sebagai Bunda Literasi, saya juga ingin belajar dan berkontribusi. Termasuk belajar bahasa isyarat agar dapat lebih memahami dan berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas. Saya berharap pelatihan ini menjadi langkah baik untuk bersama-sama menciptakan pariwisata yang benar-benar inklusif,” tambahnya.
Dalam sesi dialog dengan peserta, Tinawati bahkan menanggapi sejumlah masukan dari peserta difabel. Misalnya soal kebutuhan rambu visual bagi tuna rungu di lokasi wisata serta pelatihan pertolongan pertama bagi pemandu wisata. Ia menyambut baik aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjutinya.
“Beberapa hal sudah kami catat, seperti kebutuhan rambu visual di lokasi wisata dan pelatihan pertolongan pertama bagi pemandu. Insya Allah akan kami bahas bersama Dinas Pariwisata untuk bisa dianggarkan pada tahun 2026,” jelasnya.
Tinawati menyampaikan, pelatihan seperti ini menjadi awal perhatian Pemprov Banten terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah akan terus melaksanakan pelatihan lanjutan, termasuk pelatihan bahasa asing dan penanganan kecelakaan di lapangan.
“Ke depan kami ingin agar teman-teman difabel memiliki hak yang sama, baik sebagai pelaku usaha pariwisata maupun sebagai pemandu wisata profesional. Kami juga akan menjalin kerja sama dengan asosiasi-asosiasi pariwisata untuk memberdayakan mereka,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dispar Provinsi Banten Eli Susiyanti menyampaikan, pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai komunitas difabel. Peserta berasal dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) sebanyak lima belas orang, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) delapan orang, Advokasi Inklusif Disabilitas (Audisi) delapan orang, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) delapan orang, Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) delapan orang, dan Yayasan Pendidikan Kesehatan Mandiri (YPKM) delapan orang.
Menurut Eli, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan keterampilan teknis. Tetapi juga membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif di sektor pariwisata.
“Kami ingin mewujudkan wisata Banten yang aman dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.
Pelatihan ini menghadirkan berbagai narasumber dari Balawista, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, dan Pusat Studi Kepariwisataan. Materi yang disampaikan mengenai dasar-dasar pemanduan wisata, etika pelayanan, komunikasi efektif, serta public speaking.(hmi)
