JAKARTA | Harian Merdeka
Menjelang pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan bahwa mayoritas pelaku usaha di Indonesia tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar pekerja sesuai besaran upah minimum yang berlaku.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menjelaskan bahwa struktur dunia usaha nasional didominasi oleh usaha kecil dan menengah (UKM). Menurut dia, sekitar 90 persen perusahaan yang beroperasi saat ini bukanlah perusahaan besar atau multinasional, termasuk yang menjadi anggota Apindo.
“Perlu diperhatikan bahwa 90 persen perusahaan itu perusahaan kecil dan menengah. Jangan dikira anggota Apindo itu multinasional company semua,” ujar Bob saat ditemui di Kantor Apindo, Permata Kuningan, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Bob mengungkapkan banyak UKM yang kemampuan membayar upahnya bahkan berada di bawah 50 persen dari ketentuan upah minimum. Kondisi tersebut membuat sebagian perusahaan terpaksa menerapkan skema “upah kesepakatan” melalui mekanisme bipartit antara manajemen dan pekerja.
“Itu kenyataan yang harus kita hadapi saat ini. Sehingga muncullah istilah upah kesepakatan,” katanya. Ia menegaskan mekanisme tersebut harus dilakukan tanpa paksaan dan berdasarkan kesepakatan bersama.
Bob menolak anggapan bahwa Apindo mendorong pemberlakuan upah rendah. Ia menilai yang dibutuhkan adalah solusi realistis agar perusahaan tetap mampu beroperasi dan lapangan kerja tidak hilang.
“Bukan berarti Apindo pro upah rendah. Silakan dilakukan bipartit di masing-masing perusahaan kalau memang mampu. Ini sudah berkali-kali kami sampaikan,” tegasnya.
Bob juga menilai perdebatan publik mengenai UMP kerap mengaburkan isu-isu ketenagakerjaan lainnya. Dalam konferensi pers Indonesia Economic Outlook Apindo 2026 pada Selasa (9/12/2025), ia menuturkan bahwa pembahasan upah di Indonesia hampir selalu berujung pada besaran upah minimum.
“Yang kita bicarakan selalu upah minimum terus. Ini misleading dan energi kita habis di situ. Padahal banyak hal lain yang harus diperbaiki bersama,” kata Bob.
Menurutnya, ekosistem pengupahan ideal mencakup berbagai komponen, seperti struktur dan skala upah, upah berbasis produktivitas, hingga pemberian insentif. Elemen-elemen tersebut, katanya, justru memiliki dampak lebih signifikan dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan pekerja maupun daya saing perusahaan.
Bob menambahkan bahwa setiap perusahaan memiliki kondisi dan karakteristik berbeda, sehingga penentuan upah efektif semestinya mempertimbangkan kemampuan masing-masing sektor.
Ia menegaskan Apindo tidak pernah menolak kenaikan upah selama dilakukan secara rasional dan berdasarkan kesepakatan di tingkat perusahaan. “Kami tidak menolak kenaikan upah. Yang penting dilakukan secara rasional dan melalui mekanisme bipartit,” katanya.
Bob berharap perumusan kebijakan UMP 2026 dapat mempertimbangkan keberlangsungan UKM, sehingga perlindungan pekerja dapat berjalan seiring dengan kesinambungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.(Fj)
