JAKARTA | Harian Merdeka
Para kepala daerah di Tanah Papua akan menggelar pembahasan khusus terkait pembagian jatah saham PT Freeport Indonesia, seiring dengan rencana pemerintah pusat menambah kepemilikan saham perusahaan tambang tersebut. Diskusi ini menjadi penting mengingat sejak divestasi besar pada 2018 lalu, 10 persen saham Freeport telah dialokasikan untuk pemerintah daerah Papua.
Arahan untuk membahas kembali skema pembagian saham dan dividen tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pengarahan khusus kepada para kepala daerah Papua di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Wanggai, mengatakan Presiden meminta agar para gubernur di Tanah Papua duduk bersama membahas skema pengelolaan dan pembagian manfaat dari saham Freeport, khususnya 10 persen saham yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Ada arahan dari Bapak Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak orang asli Papua. Ini akan dibincangkan bersama para gubernur di Tanah Papua dan masuk dalam kerangka penganggaran,” ujar Velix usai pengarahan.
Velix menyebutkan, pembahasan tersebut akan difasilitasi langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Senada dengan itu, Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan seluruh gubernur di Tanah Papua akan terlebih dahulu melakukan perembukan internal sebelum menentukan sikap bersama terkait pembagian saham dan dividen Freeport.
Menurut Mathius, hasil dari kepemilikan saham dan dividen Freeport seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh provinsi yang kini telah terbentuk di Tanah Papua, bukan hanya terpusat pada satu wilayah tertentu.
“Divestasi ini akan kami bicarakan ke dalam. Walaupun kemarin kami sudah bicara dengan Gubernur Papua Tengah, tetapi kami sepakat bahwa apa yang dihasilkan Papua harus dinikmati oleh semua provinsi yang sudah lahir di Papua,” kata Mathius.
Ia menambahkan, pembahasan tersebut akan segera dilakukan setibanya para kepala daerah kembali ke Papua, mengingat dalam waktu dekat juga akan digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pengelolaan saham divestasi Papua.
“Tentunya ini akan kami lakukan sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua divestasi,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam proses divestasi besar PT Freeport Indonesia pada 2018, Indonesia resmi menjadi pemilik mayoritas dengan penguasaan 51 persen saham melalui BUMN. Dari porsi tersebut, 10 persen saham dialokasikan khusus untuk pemerintah daerah Papua melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Saat itu, pembagian 10 persen saham Freeport disepakati dengan rincian 7 persen dikuasai Pemerintah Kabupaten Mimika dan 3 persen oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Terbaru, pemerintah pusat berencana menambah lagi kepemilikan saham di Freeport. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi tambahan saham PT Freeport Indonesia sebesar 12 persen.
Rosan menegaskan akuisisi tersebut tidak akan menggunakan dana pemerintah. “Saya target malah 12 persen. Free of charge, mantep kan,” kata Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Terkait waktu realisasi akuisisi saham tambahan tersebut, Rosan mengatakan pihaknya masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia memastikan besaran saham yang akan diakuisisi tersebut hampir final.(Fj)
