JAKARTA | Harian Merdeka
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah sebagian anggarannya disebutkan bersumber dari pos pendidikan dalam APBN. Hal ini dianggap bertentangan dengan amanah Pasal 31 UUD 1945 yang memprioritaskan anggaran pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Koordinator Front Pemuda Madura, Syaiful Bahri, menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan negara yang tidak boleh dianggap sekadar angka dalam laporan keuangan.
“Ketika ruang kelas masih kekurangan fasilitas, kesejahteraan guru belum merata, dan kualitas pembelajaran masih timpang, pemotongan atau pengalihan anggaran pendidikan untuk program lain mencerminkan kekeliruan prioritas,” ujar Syaiful Bahri saat melakukan aksi, Jumat (27/2/2026)
Syaiful Bahri menambahkan bahwa konstitusi tidak boleh hanya menjadi simbol, sementara arah kebijakan menjauh dari substansi. Selain persoalan anggaran, di sejumlah daerah juga muncul laporan siswa diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.
“Ini menjadi peringatan serius bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya siap dan berisiko jika pengawasan lemah. Program yang seharusnya meningkatkan kualitas generasi muda tidak boleh justru membahayakan keselamatan mereka,” tegasnya.
Menurut dia, dugaan pemotongan porsi, kualitas makanan yang tidak konsisten, hingga persoalan distribusi mempertegas bahwa MBG membutuhkan evaluasi total.
“Sudah saatnya program MBG dihentikan atau setidaknya ditinjau ulang secara menyeluruh dan transparan. Jika benar anggaran pendidikan terpotong untuk membiayai program ini, maka kebijakan tersebut berpotensi merugikan kepentingan jangka panjang bangsa,” jelasnya.
Front Pemuda Madura juga mengajukan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Pusat agar segera hentikan program MBG yang diduga menggerus anggaran pendidikan dan mencederai amanah konstitusi.
“Kembalikan seluruh anggaran pendidikan ke fungsi utamanya untuk memperbaiki kualitas sekolah, kesejahteraan guru, dan fasilitas belajar,” tutur Syaiful.
“melakukan audit total skema anggaran serta pengadaan MBG agar tidak menjadi ruang keuntungan bagi kelompok tertentu; serta menolak segala bentuk kebijakan yang berpotensi memperkaya oligarki dan memastikan uang rakyat digunakan untuk kesejahteraan anak bangsa,” sambung Syaiful.
(Egi)
