JAKARTA | Harian Merdeka
Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan dana desa selama satu dekade terakhir. Dalam sambutannya di acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Gedung Danantara, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026, Prabowo mengakui bahwa meskipun anggaran triliunan rupiah telah dikucurkan, manfaatnya seringkali tidak dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
”Kita harus akui, selama 10 tahun lebih kita berikan dana desa, banyak dana tersebut yang ternyata tidak sampai ke rakyat,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Menurut Presiden, pemerintahannya kini tengah melakukan perombakan besar-besaran dalam mekanisme penyaluran. Strategi baru ini mencakup integrasi dana desa dengan penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk memastikan perputaran ekonomi terjadi di desa, bukan kembali ke kota.
Jejak Pengelola Dana Desa: 10 Tahun Terakhir
Pernyataan Prabowo ini secara tidak langsung menyoroti kinerja kementerian yang bertanggung jawab atas pembangunan desa selama dua periode kepemimpinan sebelumnya (Era Presiden Joko Widodo) hingga transisi ke Kabinet Merah Putih.
Berdasarkan data yang dihimpun Tempo, berikut adalah daftar pejabat yang memimpin Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam 10 tahun terakhir:
Marwan Jafar (2014–2016)
Menteri pertama di kementerian yang baru dibentuk di era Jokowi ini berasal dari PKB. Ia menjabat saat Undang-Undang Desa mulai diimplementasikan secara penuh.
Eko Putro Sandjojo (2016–2019)
Menggantikan Marwan dalam perombakan kabinet (reshuffle). Eko fokus pada program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan penguatan BUMDes.
Abdul Halim Iskandar (2019–2024)
Kakak kandung Muhaimin Iskandar ini memimpin selama satu periode penuh sebelum mengundurkan diri pada September 2024 karena terpilih sebagai anggota DPR. Di eranya, muncul konsep SDGs Desa.
Muhadjir Effendy (Plt. September – Oktober 2024)
Menko PMK saat itu ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas untuk mengisi kekosongan jabatan menjelang pergantian pemerintahan.
Yandri Susanto (Oktober 2024 – Sekarang)
Dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo, kementerian ini dipecah. Yandri menjabat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sementara urusan transmigrasi dipisah menjadi kementerian tersendiri.
Reformasi Dana Desa: Skema Kopdes Merah Putih
Kritik Prabowo ini dibarengi dengan kebijakan baru melalui instruksi Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah mengisyaratkan bahwa ke depan, pencairan dana desa akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Purbaya menegaskan bahwa total anggaran sekitar Rp 240 triliun dana desa akan diarahkan untuk memperkuat Kopdes. “Danantara akan segera mengucurkan sekitar Rp 216 triliun ke Kopdes Merah Putih sebagai langkah awal transformasi ekonomi desa,” lapor sumber internal pemerintah.
Langkah berani Prabowo ini diprediksi akan menimbulkan polemik di kalangan politikus yang sebelumnya mengawal dana desa, namun pihak Istana meyakini bahwa transparansi digital dan model koperasi adalah kunci agar anggaran negara tidak lagi “menguap” di tengah jalan. (Egi)
