Menu

Mode Gelap
Hotel Santika Premiere Bintaro hadirkan Sensasi Kuliner Lezat di Bulan Mei 2024 Sarwendah Somasi Lima Akun Tik Tok Kevin Sanjaya Mundur dari Pelatnas Serikat Perusahaan Pers (SPS) Tolak Draft RUU Penyiaran, Minta DPR Tinjau Ulang Shin Tae-yong Siap Perpanjang Kontrak dengan PSSI Hingga 2027

Daerah · 15 Nov 2023 18:45 WIB ·

Panja RUU DKJ, Walikota/Bupati Dipilih Melalui Pilkada


Panja RUU DKJ, Walikota/Bupati Dipilih Melalui Pilkada Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Panja RUU Daerah khusus Jakarta (DKJ) di Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas opsi kepala daerah di tingkat kabupaten/kota di Jakarta dipilih melalui pemilihan umum usai tak lagi jadi ibu kota.

Saat ini, ada lima kota dan satu kabupaten administrasi di Jakarta, yakni, Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara, Jakarta Barat, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Supriansa mengatakan perlu dipikirkan apakah pemilihan kepala daerah di tingkat kota/kabupaten Jakarta akan disamakan dengan provinsi lainnya atau tetap seperti sekarang.

Menurut UU Provinsi DKI Jakarta, otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Maka, tak ada pemilihan kepala daerah di tingkat kota/kabupaten secara langsung.

“Apa manfaat kira-kira kalau sistem pemilihannya pemerintah ini misalnya wali kota dipilih oleh rakyatnya, kalau begitu kita pikirkan,” ucap Supriansa kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Bertalian dengan itu, ia juga mengusulkan opsi untuk membentuk DPRD di tingkat kabupaten/kota.

Anggota Baleg Fraksi PAN Guspardi Gaus melontarkan hal senada. Menurutnya, sudah saatnya kepala daerah tingkat kota/kabupaten di Jakarta dipilih langsung.

“Kalau dia sudah merupakan daerah khusus, saya sependapat dengan kawan bahwa provinsi, kabupaten/kota itu, kepala daerahnya dipilih,” papar Guspardi.

Guspardi berpendapat kurang elok jika setelah berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta, kepala daerah di kabupaten/kota masih ditunjuk oleh gubernur. Ia menilai metode penunjukan yang diterapkan selama ini merupakan kekhususan yang dimiliki Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota.

Guspardi menyebut pemilihan langsung kepala daerah bisa memberi ruang demokrasi kepada warga dalam menentukan pemimpin.

“Kenapa tidak kita berikan ruang kepada para politisi untuk berkompetisi, untuk meraih jabatan yang kita berikan ruang untuk itu,” ujar dia.

Sebelumnya juga, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Zaki Iskandar mengatakan, kedepannya setelah DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibukota, untuk pemimpin tingkat kota atau kabupaten di DKI, dipilih melalui pilkada.(hmi)

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Penyelenggaraan World Water Forum di Bali Buka Probabilitas Investasi

15 Mei 2024 - 12:25 WIB

Ketua PAC PP Belawan Minta Pemerintah Tutup Aktivitas Depo Peti Kemas PT Jaya Industri Utama

14 Mei 2024 - 12:29 WIB

Masyarakat Diajak Sukseskan CFD

13 Mei 2024 - 09:42 WIB

Pemprov Banten Tempatkan Pengelolaan Seluruh RKUD di Bank Banten

6 Mei 2024 - 12:56 WIB

Berani Beda: SMA-SMK Mulia Buana Gelar Wisuda Mewah, Meski Kemendikbudristek Sebut Tak Wajib

2 Mei 2024 - 08:09 WIB

Penanganan Kawasan Kumuh Diminta Diselesaikan dengan Multi Fungsi

30 April 2024 - 09:44 WIB

Trending di Daerah