JAKARTA | Harian Merdeka
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, tidak mungkin bisa menciptaka zero fraud atau nol kecurangan dalam layanan dan pengawasan ekspor yang dilakukan Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Hanya saja ia akan semaksimal mungkin agar pegawainya tidak ada yang bermain lagi.
“Mungkin zero fraud tidak mungkin akan terjadi, tapi kita tingkatkan semaksimal mungkin sehingga orang-orang kita tidak bermain-main lagi,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip, Senin (8/12).
Ia menjelaskan, pihaknya telah memberikan ultimatum kepada pegawai Bea Cukai jika tidak bisa berbenah dan masih bermain-main. Salah satu yang pernah diungkapkan yakni ancaman 16.000 orang dirumahkan karena instansi tersebut akan dibekukan dan dialihkan kepada perusahaan swasta seperti kebijakan pada masa orde baru.
“Saya kasih tahu mereka, kalau mereka main-main, risikonya clear sekali,” imbuhnya.
Dalam pengawasan Bea Cukai, Purbaya membeberkan terdapat empat modus pelanggaran yang paling sering ditemukan yaitu penyelundupan langsung, kesalahan administratif dalam pemberitahuan, penyamaran ekspor melalui modus antar pulau, serta upaya penyembunyian dengan mencampur barang legal dan ilegal.
“Pengawasan yang ketat terhadap modus-modus ini menjadi kunci untuk menjaga integritas proses ekspor komoditas bea keluar,” imbuhnya.
Setidaknya terdapat tiga tahap pengawasan ekspor yang dilakukan Bea Cukai. Pertama, pre clearance di mana pada tahap ini intelijen kepabeanan diperkuat untuk memetakan titik rawan ekspor ilegal termasuk pertukaran data lintas kementerian, mirroring analysis untuk menemukan anomali komoditi, penguatan manajemen risiko, serta pengawasan terhadap entitas.
Tahap kedua yakni clearance. Pada tahap ini, analisis dokumen ekspor dilakukan secara ketat dibantu perangkat seperti Gamma Ray dan X Ray, serta patroli laut untuk memastikan pergerakan barang.
Tahap ketiga yakni post clearance. Dalam tahap ini, Bea Cukai bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan audit lebih mendalam.
“Pendekatan lintas sektor ini memastikan bahwa setiap potensi pelanggaran pada komoditas bea keluar dapat terdeteksi secara menyeluruh,” imbuh Purbaya. (jr)
