JAKARTA | Harian Merdeka
Pemerintah Aceh secara resmi mengirimkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), guna meminta dukungan dalam penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan pengalaman kedua lembaga internasional tersebut dalam penanganan bencana besar, termasuk keterlibatan mereka saat bencana tsunami Aceh 2004.
“Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, khususnya UNDP dan UNICEF, berdasarkan pengalaman mereka dalam penanganan bencana di Aceh,” ujar Muhammad, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, hingga saat ini penanganan darurat bencana di Aceh telah melibatkan 77 lembaga kemanusiaan dengan jumlah relawan mencapai 1.960 orang. Keterlibatan tersebut berasal dari lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional, maupun internasional, dan diperkirakan masih akan terus bertambah.
Sejumlah organisasi kemanusiaan telah tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh, di antaranya Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta sejumlah lembaga lainnya.
“Atas nama masyarakat Aceh dan para korban bencana, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi seluruh lembaga dan relawan yang terlibat,” jelas Muhammad.
Ia berharap kehadiran berbagai lembaga dan relawan tersebut dapat memperkuat upaya tanggap darurat dan pemulihan yang saat ini dilakukan oleh unsur pemerintah, termasuk TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan masyarakat Aceh secara mandiri.
Bencana banjir dan longsor di Aceh terjadi sejak Rabu (26/11/2025) dan berdampak pada 18 kabupaten/kota. Beberapa wilayah yang dilaporkan mengalami dampak paling parah antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Pemerintah Aceh menyatakan terus berupaya mengoordinasikan bantuan nasional dan internasional agar penanganan darurat, pemulihan, serta rehabilitasi pascabencana dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.(Fj)
