Menu

Mode Gelap
Helmy Halim, Balon Walikota Tangerang Asal Demokrat : Masyarakat Harus Dilibatkan Dalam Pembangunan Pengurus HNSI Sumut Dan Jajarannya Audiensi Ke Ditpolairud Poldasu Maesyal Rasyid Hadiri Pengajian Akbar dan Pengukuhan Ranting Desa Muslimat NU Kecamatan Teluknaga DPC HNSI Medan Bersama PT Musim Mas Melakukan Reboisasi Bibir Pantai Wilayah Belawan Polsek Teluknaga Amankan Penjual Obat Tramadol

Hukum · 13 Des 2023 14:11 WIB ·

Penetapan TSK Firli Dinilai Langgar Aturan, Sidang Praperadilan Mantan Ketua KPK


Penetapan TSK Firli Dinilai Langgar Aturan, Sidang Praperadilan Mantan Ketua KPK Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Dalam proses penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dinilai banyak pelanggaran.

Dalam sidang praperadilan perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kemarin, Ian Iskandar selaku salah satu kuasa hukum Firli Bahuri mengatakan pelanggaran pertama adalah surat perintah penyidikan yang terbit bersamaan dengan laporan Polisi Model A yakni pada 9 Oktober 2023.

“Bahwa suatu laporan polisi dan surat perintah penyidikan dibuat pada tanggal yang sama, menunjukkan bukti nyata telah terjadi pelanggaran Pasal 1 angka 2 KUHAP jo Pasal 1 angka 5 KUHP karena proses penyidikan dilakukan tanpa penyelidikan dulu,” kata Ian.

Ia menuturkan laporan polisi tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat perintah penyelidikan.

Kemudian, barang bukti dan bahan keterangan yang telah terkumpul dibahas pada kegiatan ekspose dan/atau gelar perkara. Hasil ekspose dan/atau gelar perkara itulah yang kemudian dapat menjadi acuan apakah status kasus tersebut dapat naik ke tahap penyidikan.

“Dengan demikian, terbukti menurut hukum dan tidak terbantahkan bahwa proses penyidikan perkara a quo adalah tidak sah,” ujar Ian.

Maka, menurutnya, keseluruhan tindakan yang dilakukan Polda Metro Jaya kepada Firli Bahuri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, termasuk menetapkan Firli sebagai tersangka.

Adapun mengenai gelar perkara yang dilakukan pada 22 November, Ian mengatakan pihaknya tidak mengetahui siapa saja yang diundang dalam agenda tersebut.

“Padahal, posisi Pak Firli itu kan sebagai pejabat negara, jadi gelar perkaranya bukan yang biasa dan sederhana, tapi gelar perkara khusus. Sampai sekarang kami belum tahu, termasuk pendapat-pendapat mereka yang hadir saat gelar perkara,” kata Ian.(hab/jr)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kapendam: Tiga Orang Yang Tewas Tertembak Di Puncak jaya Bukanlah Warga Sipil Melainkan Anggota OPM

17 Juli 2024 - 21:29 WIB

BNN Kota Tangerang Gelar Sosialisasi P4GN

17 Juli 2024 - 11:53 WIB

Operasi Patuh Jaya 2024 Mulai Digelar di Tangerang

16 Juli 2024 - 11:54 WIB

Lomba TNG Child Fest 2024 Dipastikan Tetap Berlangsung

16 Juli 2024 - 11:42 WIB

10 Rumah di Asmara Polisi Balaraja Dilalap Api

15 Juli 2024 - 13:40 WIB

Kratom, Tanaman Obat atau Narkotika?

12 Juli 2024 - 10:23 WIB

Trending di Kesehatan